TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr Ir Andreas Suhono MSc mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan mengenai keseimbangan pertumbuhan kota di Tanah Air.

"Pada prinsipnya kota itu harus memiliki identitas masa lalu. Kota bisa "gila" kalau tak punya kenangan masa lalu," ujar Andreas dalam seminar National Urban Forum (NUF) di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah harus mengupayakan terjadinya keseimbangan dan keadilan pada pertumbuhan kota. Oleh karena itu harus dilibatkan pemerintah, bisnis, serta pengembang dalam membangun kota.

"Pertumbuhan kota, sangat bereratan dengan kebijakan Pemda," lanjut dia.

Sampai saat ini, setidaknya ada 51 kota pusaka atau kota tua di Tanah Air. Namun ada sebagian kawasan kota tua yang tak berbekas.

Dia juga menghimbau pengembang memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Daerah perkotaan ke depannya harus lebih baik, adil dan nyaman.

"Kota harus menjadi tempat tinggal yang baik bagi kaya dan miskin," katanya.

Diperkirakan pada 2017, setidaknya 270 juta jiwa akan tinggal di kota-kota yang ada di Tanah Air. Oleh karenanya, lingkungan kota hendaknya baik untuk konteks kehidupan, lapangan kerja, ekonomi lokal dikembangkan. Begitu juga dengan angkutan massal, dan pengaturan kependudukan.

"Pemerintah fokus pada penyediaan lapangan kerja, agar mereka punya akses terhadap kesehatan dan infrastruktur."

NUF merupakan rangkaian dari acara "Water, Sanitation and Cities" yang fokus pada layanan sarana dan prasarana dasa, dan kota di Tanah Air yang diselenggarakan di Jakarta, 27 hingga 29 Mei.

NUF merupakan forum pertemuan pada pemangku kepentingan untuk membahas isu pembangunan perkotaan, berbagi pengalaman tentang pendekatan pembangunan perkotaan, serta praktik-praktik terbaik di bidang pemukiman dan perbaikan pemukiman.

ANTARA