Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menjawab pertanyaan awak media soal isu beras plastik/palsu yang ramai diberitakan, adalah tidak benar dan telah meminta Mabes Polri untuk mengusut dan menindak tegas penyebar isu yang meresahkan masyarakat tersebut. Makassar, 27 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Makassar - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebenarnya Kementerian Pertanian lebih dulu mengetahui dan menemukan adanya informasi beras plastik. Setelah menguji sampel yang diduga beras plastik, hasilnya negatif.
Sampel beras plastik diuji oleh laboratorium Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Lantaran hasilnya negatif, kementerian tidak mau membesarkan isu tersebut.
“Tapi muncul temuan PT Sucofindo yang kontra,” kata Amran di Makassar, Rabu, 27 Mei 2015. Karena ada hasil yang berbeda, Kementerian Pertanian kemudian meminta bantuan Mabes Polri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah sampel yang diduga beras plastik diuji, hasilnya juga negatif. “Termasuk sisa sampel yang digunakan oleh Sucofindo untuk uji laboratorium,” kata Amran.
Amran mengatakan tidak tahu persis bagaimana metode yang digunakan oleh Sucofindo sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dengan empat laboratorium lain. “Tapi yang pasti tidak ada beras plastik. Masyarakat tidak perlu resah,” katanya.
Amran menjelaskan, sangat tidak mungkin jika ada orang yang ingin mengambil keuntungan dari berdagang beras plastik. Alasannya, harga plastik Rp 12 ribu per kilogram, sedangkan harga beras berkisar Rp 7.000-8.000 per kilogram. “Ini sama saja menjual besi dicampur emas," ujar Amran. "Kalau mau untung harusnya dibalik.”
Amran mengatakan isu beras plastik tidak hanya beredar di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan Filipina. “Semua tidak terbukti,” katanya.
Amran meminta agar polisi mengusut kasus ini karena sudah membuat masyarakat resah. “Penyebar isu bisa dipenjarakan. Sama seperti kasus pembuat pupuk oplosan yang kami laporkan ke polisi,” kata Amran.
