TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada dua risiko fiskal yang harus dihadapi pemerintah tahun ini. Pertama, risiko tak tercapainya target penerimaan pajak. Kedua, realisasi belanja kementerian/lembaga yang tak akan mencapai 100 persen hingga akhir tahun.

"Tahun ini realisasinya diperkirakan hanya 92-93 persen," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.244,7 triliun. Dengan penerimaan yang tak optimal, ia memperkirakan terjadi kekurangan pendapatan sebesar Rp 120 triliun dari sektor pajak.

Di sisi lain, Bambang pun pesimistis atas pencapaian belanja negara kementerian dan lembaga hingga akhir tahun. Dari alokasi Rp 795 triliun, ia memprediksi realisasi belanja tahun ini hanya mencapai 92 persen, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja tahun lalu yang bisa mencapai 95 persen.

Menurut Bambang penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan struktur subsidi bahan bakar minyak. Tahun lalu alokasi subsidi mencapai Rp 250 triliun. Tingginya belanja subsidi ini yang membuat realisasi belanja pemerintah nyaris maksimal pada 2014.

Kondisi ini memaksa Bambang membuat skenario paling pesimistis untuk defisit anggaran. Ia memprediksi rentang defisit akan melebar 1,9-2,2 persen. Untuk menutup defisit ini, pemerintah akan memanfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral. Penerbitan surat utang negara dalam rupiah akan dikurangi.

TRI ARTINING PUTRI