TEMPO.CO, SURABAYA -Program Tol Laut yang digagas pemerintahan Joko Widodo perlu didukung sistem logistik yang dioperasikan secara terpadu. Presiden Jokowi meminta agar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV terintegrasi.

“Saya sudah sampaikan pelindo 1-2-3-4, kerja kita saat ini harus terintegrasi. Nanti akan kita bangun satu logistik nasional yang dioperasikan di satu tempat, terintegrasi dalam satu sistem,” ujar Jokowi kala meresmikan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Surabaya, Jumat 22 Mei 2015.

Jokowi menyatakan, sistem perizinan di pelabuhan kini sudah disederhanakan dan terintegrasi dalam satu atap. Tujuannya agar tak lagi ada pungutan liar, biaya lebih murah dan cepat. “Dengan begitu Pelindo yang sekarang ini masih taraf virtual holding, yang nanti akan jadi holding beneran,” kata Jokowi.

Integrasi dalam sebuah sistem logistik nasional, kata Jokowi, akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Biaya transportasi dan logistik di Indonesia diakui masih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Jokowi menghitung, biaya-biaya itu akan turun antara sepertiga hingga separuh sekarang.

“Padahal persaingan kita sekarang ini bukan antar provinsi, kabupaten, atau kota saja, tapi juga antar negara. Kalau kita tidak segera menurunkan biaya logistik transportasi kita, barang-barang kita sulit untuk bersaing,” imbuhnya.

Disinggung soal kapan pembentukan holding pelabuhan itu akan terwujud, Jokowi mengaku masih mempertimbangkannya. “Kami masih dipertimbangkan untung dan ruginya. Apakah memang perlu holding atau hanya konsolidasi sinergi antar Pelindo. Yang jelas sistemnya harus satu.”

Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada seluruh Direktur Utama PT Pelindo I hingga IV agar merancang pembangunan pelabuhan secara jangka panjang. “Kalau mau bangun, jangan nanggung-nanggung, hanya 10 sampai 20 hektar. Bangun 200 hektar pelabuhan, plus kawasan industri minimal 2.000 hektar,” tuturnya. Pelabuhan yang keberadaannya dekat dengan pembangkit listrik dan kawasan industri akan berdampak pada efisiensi.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pembangunan pelabuhan dengan lahan minim akan mempersulit pengembangan ke depan. “Kasus-kasus yang ada dulu, membangun hanya 5-10 hektar, kemudian kanan kiri diduduki masyarakat. Akhirnya tidak bisa ekspansi lagi.”

Usai memberikan pidato, Jokowi langsung meninjau ke dalam menara kontrol yang berada di sebelah lapangan penumpukan. Ia menyaksikan langsung pengoperasian alat Automated Stacking Crane (ASC) oleh beberapa operator perempuan. Kapal yang sandar pagi ini merupakan kapal internasional pertama yang dilayani Teluk Lamong, yakni MV Marine BIA yang bertolak dari Pelabuhan Singapura.

ARTIKA RACHMI FARMITA