Menkeu: Tingkat Kenaikan Pendapatan Negara Capai 28,5 Persen

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Jumat, 22 Mei 2015 07:44 WIB

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga 20 Mei 2015 telah mencapai Rp 502,7 triliun atau 28,5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp 1.761,6 triliun.

"Persentase pendapatan sudah mulai menyusul belanja karena ada perbaikan dalam penerimaan pajak," kata Bambang dalam jumpa pers perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-P 2015 di Jakarta, Kamis.

Menteri Bambang menjelaskan peningkatan realisasi pendapatan negara tersebut didukung perbaikan kinerja penerimaan pajak akibat penerapan kebijakan reinventing policy yang mulai berlaku efektif sejak Mei 2015. "Penerimaan pajak naik lebih tinggi, tidak mungkin akibat pengaruh PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) karena harga minyak sedang turun. Ini karena reinventing policy karena di triwulan I kita masih business as usual," ujarnya.

Ia menambahkan, penerimaan pajak dari PPh nonmigas relatif membaik karena program Tahun Pembinaan Pajak yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak berjalan efektif. Namun penerimaan PPN dan PPnBM masih terlihat menurun.

Penerimaan pajak tanpa PPh migas tercatat per 20 Mei 2015 telah mencapai Rp 342 triliun, yang di antaranya terdiri atas penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp 215,3 triliun serta penerimaan PPN dan PPnBM sebanyak Rp 124,2 triliun. Adapun penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 331,9 triliun, yang di antaranya terdiri atas penerimaan PPh nonmigas Rp 194,3 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp 134,6 triliun.

Menteri Keuangan juga menyebutkan realisasi belanja negara per 20 Mei 2015 tercatat baru sebesar Rp 548,7 triliun, atau 27,7 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Realisasi belanja tersebut dibantu penyerapan belanja pegawai dan bantuan sosial yang lebih tinggi dibandingkan Mei 2014. Namun realisasi belanja modal masih lebih rendah karena terkait dengan proses restrukturisasi organisasi di kementerian-lembaga.

"Meskipun realisasi belanja modal lebih rendah, diperkirakan akan dilakukan penyerapan berkenaan dengan telah selesainya dokumen DIPA APBN-P 2015, proses restrukturisasi organisasi dan nomenklatur, serta pelelangan," tutur Menteri Bambang.

Ia mengatakan saat ini lebih dari 40 persen anggaran belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah terkontrak, dan lebih dari 37 persen dalam proses pelelangan untuk mempercepat proses penyerapan belanja modal.

Pada kesempatan yang sama, Menteri juga memaparkan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro hingga Mei. Antara lain pertumbuhan ekonomi 4,7 persen, tingkat inflasi 6,8 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 12.866 per dolar AS. Selain itu, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 5,6 persen, harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$ 53 per barel, lifting minyak rata-rata 742 ribu barel per hari, dan lifting gas rata-rata 1.164 ribu barel setara minyak per hari.

ANTARA

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

18 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

20 jam lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

5 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

5 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

5 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

7 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya