DPRD Bekasi Kejar Pemkot Turunkan Perda Penertiban PSK
Jumat, 22 Mei 2015 07:16 WIB
Sejumlah perempuan di bawah umur yang diduga wanita malam terjaring razia Satpol PP Kota Depok di Situ Pengasinan dan Hotel Mutiara, Depok (23/3). Razia dilakukan tengah malam karena Satpol PP kerap mendapatkan laporan masyarakat soal aktifitas PSK di beberapa tempat tersebut. TEMPO/Ilham Tirta
TEMPO.CO , Jakarta - DPRD Kota Bekasi mendorong agar lahirnya peraturan daerah yang mengatur terkait keberadaan pekerja seks komersial.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi dapat mewujudkan perda tersebut, dengan mengajukan usulan Perda tersebut ke DPRD Kota Bekasi.
"Kami sedang menunggu Pemkot Bekasi bergerak dan dinas terkait secepatnya membuat surat pengajuan untuk anggota dewan dalam mengkaji peraturan daerah soal PSK dan pelanggannya," ujarnya, Rabu (20/5/2015).
Dia optimis, usulan itu akan mendapat sambutan positif dari seluruh anggota dewan yang ada. Namun demikian, dia mengingatkan, agar peraturan tersebut juga perlu mencantumkan adanya wadah bagi PSK di Kota Bekasi, sehingga penertiban PSK nantinya dapat berjalan optimal.
Advertising
Advertising
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
1 hari lalu
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
4 hari lalu
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
35 hari lalu
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
43 hari lalu
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca Selengkapnya
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
46 hari lalu
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca Selengkapnya
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
51 hari lalu
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca Selengkapnya
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar
4 Maret 2024
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar
Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.
Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan
2 Maret 2024
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan
Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
12 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu