TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pekerja informal mendesak pemerintah memberikan subsidi pada iuran jaminan pensiun yang rencananya diberlakukan mulai Juli mendatang.
Ketua Serikat Pekerja Informal Indonesia (Spindo) Jabar, M Arsyad mengatakan jumlah pekerja informal di Jabar yang telah terjangkau program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim, tidak lebih dari 98.000 orang dari 8 juta pekerja informal yang ada.
Hal ini disebabkan karena minim dan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS kepada para pekerja informal. Akibatnya, banyak pekerja informasi hingga kini belum memahami fungsi dan manfaat menjadi peserta badan usaha yang sebelumnya bernama Jamsostek tersebut.
"Sosialisasi harus dilakukan secara massal dan terukur. Tidak sekadar iklan di media massa yang belum tentu akan menyentuh langsung kepada para pekerja," katanya kepada Bisnis.com, Minggu (17/5).
Menurutnya, agar sosialisasi sesuai dengan target, pihak BPJS sebaiknya menyasar titik-titik yang menjadi simpul pekerja informal yang ada di masing-masing daerah. Terlebih, mulai 1 Juli mendatang, BPJS Ketenagakerjaan punya program baru yakni pensiun.
