Pekerja memindahkan beras impor dari Vietnam yang dibongkar di pelabuhan, di Manila, Filipina, 18 Agustus 2014. Minim keterampilan membuat banyak masyarakat Filipina menjadi buruh kuli. REUTERS/Romeo Ranoco
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian, Gede Sedana, menilai kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan impor beras sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
"Pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani," kata Dr Gede Sedana yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra, Denpasar, Minggu, 17 Mei 2015.
Menurut dia, impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia pada 1984. "Impor beras membawa konsekuensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, disinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri," ucapnya.
Gede Sedana menyarankan pemerintah untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agrobisnis berbasis usaha tani padi.
Berbagai program promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan menyangkut pengembangan infrastruktur untuk mendukung usaha tani padi dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan. Selain itu, meningkatkan mutu intensifikasi usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju, menerapkan ekstensifikasi lahan pertanian terutama di luar Jawa, serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pascapanen dan pemasaran.
Untuk itu diperlukan adanya kebijakan yang implementasinya khusus mengenai pembelian gabah oleh pemerintah, apakah melalui Bulog atau perusahaan umum daerah dengan harga yang sangat layak bagi petani. Upaya itu bertujuan menggairahkan petani berusaha tani secara intensif serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. "Pada sisi lain, pemerintah wajib menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri," ujar Gede Sedana.
