Soal Raskin, Bitung dan Minahasa Selatan Paling Tertib

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Sabtu, 9 Mei 2015 02:01 WIB

Beras impor asal Thailand beredar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 20 Februari 2015. Bulog memastikan tak akan impor beras tahun 2015. Sebab harga beras pada 2015, diyakini tidak akan terlalu bergejolak karena produksi berlimpah. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara menyatakan hingga April 2015, pihaknya baru menyerap beras petani sebanyak 1.200 ton atau 7,06% dari target 2015 sebanyak 17.000 ton.

Kepala Divre Perum Bulog Sulut Yayan Suparyan mengatakan rendahnya serapan beras diakibatkan masih tingginya harga di produsen.

"Harganya masih tinggi. HPP kan Rp7.300 per kilogram, tapi harga di produsen masih di atas itu," katanya, Jumat 8 Mei 2015.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu agar harga di tingkat produsen bisa sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Dia mengungkapkan stok saat ini masih aman untuk tiga hingga empat bulan ke depan. Bahkan, pengisian stok juga telah diusulkan ke pusat.

Khusus untuk beras miskin (raskin), lanjutnya, di Sulut ada dua daerah yang menurutnya paling tertib yakni Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Menurutnya, kedua daerah tersebut paling tertib dalam melakukan pembayaran beras raskin. Padahal, untuk beras raskin 2014, masih ada sejumlah daerah di Sulut yang menunggak.

"Masih ada tunggakan di bawah Rp200 juta. Kabupaten Minahasa Tenggara misalnya masih ada sekitar Rp41 juta dan Kabupaten Minahasa Utara sekitar Rp43 juta," katanya.

Dia berharap untuk beras raskin pada tahun ini bisa lebih tertib sehingga tidak terlalu merepotkan. "Saya optimistis tahun ini lebih baik dan saya harap pemerintah daerah bisa bekerja dengan baik dan benar," ujarnya.



Berita terkait

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.

Baca Selengkapnya

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

2 Juli 2019

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.

Baca Selengkapnya

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

2 Juli 2019

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

5 Desember 2017

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.

Baca Selengkapnya

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

20 April 2017

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

7 Maret 2017

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

22 Februari 2017

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

22 Februari 2017

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog NTB.

Baca Selengkapnya

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

22 Januari 2017

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

Khofifah ingin memastikan bantuan beras sejahtera yang diterima warga berkualitas bagus.

Baca Selengkapnya