TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyatakan akan tunduk kepada keputusan pemerintah pusat terkait dengan dibatalkannya pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang. "Kalau putusannya sudah final, saya hormati," katanya saat ditemui Tempo, disela-sela pencangan bulan bakti gotong-royong di Pagaden,Subang, Rabu, 6 Mei 2015.
Ketika disinggung lokasi pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya kemungkinan dipindahkan ke wilayah pesisir Subang atau Indramayu, Heryawan tak mengiyakan dan tak secara tegas menolaknya. Ia hanya berujar, "Kalau dipindahkan harus melakukan study kelayakan ulang, dan itu tidak akan selesai dua tahun."
Menurut Aher, sapaan akrab Heryawan, dirinya belum akan menye untuk tetap memperjuangkan rencana pelabuhan penyangga pelabuhan internasional Tanjung Priok itu tetap di Cilamaya. Sebab, masih ada celah rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya bisa diteruskan.
"Dasarnya kami mendapatkan dukungan kuat dari para pengusaha dan para pakar," kata Aher menjelaskan. Ia mengimbuhkan, pembangunan pelabuhan internasional di Karawang dinilai sangat tepat, karena basis industri di Jawa Barat berada di Karawang dan Bekasi. "Jadi, posisi pelabuhan Cilamaya sangat strategis."
Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purnamadewi, meminta pemerintah pusat segera menentukan lokasi yang ditunjuk. "Yang penting ada kepastian dulu soal lokasinya," ujarnya."Lalu, lakukan study kelayakannya."
Menurut ketua DPRD Jawa Barat perempuan pertama itu, ia telah beberapa kali menyampaikan soal pengganti pelabuhan Cilamaya tersebut baik kepada Presiden Joko Widodo mau pun Wakil Presiden M.Jusuf Kalla.
"Tetapi, sampai saat ini, belum juga ada jawaban pastinya," kata Ine. Penentuan lokasi diperlukan secepatnya, karena harus menyesuaikan lagi dengan tata ruang Jawa Barat dan nasional.
Perihal lokasi pengganti pelabuhan Cilamaya mau di Subang, ia mengaku tak ada masalah. "Yang jelas, Jawa Barat memerlukan pelabuhan internasional buat menyangga kepentingan industri, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Ine.
Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Subang-Sumedang dan Majalengka, Tb.Hasanuddin, berjanji akan mengegolkan agar pelabuhan pengganti Cilamaya itu berada di wilayah Subang. "Soal lokasinya mau dimana itu terserah hasil kajian para peneliti," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RIBidang Pertahanan tersebut, memberikan alasan, jika pelabuhan internasional tersebut dibangun di Subang, akan sangat mendukung kemajuan perekonomian dan industri Jawa Barat. "Lokasinya strategis karena akan langsung bersinergi dengan bandara Kertajati dan tol Cipali," Hasanuddin memberikan alasan..
Bupati Subang, Ojang Sohandi, menyatakan pihaknya sangat antusias menyambut rencana pembangunan internasional pengganti Cilamaya tersebut. "Kami sudah punya pelabuhan pionir Patimban," katanya.
Jika kemudian pelabuhan Patimban yang saat ini sedang melakukan pembangunan dermaga akan ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan internasional, sarana pendukungnya sudah disiapkan. "Kami sudah membangun jalan sepanjang 8 kilometer dengan lebar 25 meter dari mulai julur utama Pantur Mundu Raya sampai ke pantai Patimban," kata Ojang. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan lahan buat pembangunan sarana perkantoran seluas 4 hektare.
Jika masih kurang, masih banyak lahan yang siap dipergunakan dan akan jauh dari konflik horizontal dengan masyarakat. Sebab, mayoritas lahan yang ada di pantai Patimban berada dalam penguasaan nehara.
Wakil Presiden M.Jusuf Kalla sudah memutuskan bahwa pembangunan pelabuhan Cilamaya dibatalkan, karena akan berdampak pada pipa milik Pertamina. Ia kemudian merujuk pengganti Subang atau Indramayu sebagai gantinya.
NANANG SUTISNA
Berita terkait
Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau
14 hari lalu
Sejumlah penumpang di Kota Ternate, Maluku Utara tujuan Manado, Sulawesi Utara, beralih menggunakan kapal antarpulau lintas Kota Ternate-Manado.
Baca SelengkapnyaTerkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus
20 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.
Baca SelengkapnyaPelabuhan Alternatif Dimaksimalkan saat Arus Balik Lebaran, Ada 3 Kapal untuk Rute Panjang-Ciwandan
21 hari lalu
Menhub Budi Karya menginstruksikan agar pelabuhan alternatif Panjang-Ciwandan dimaksimalkan kegunaannya selama arus balik lebaran.
Baca SelengkapnyaMenhub Instruksikan Dibuat War Room untuk Pantau Bongkar Muat di Pelabuhan Bakauheni dan Merak
21 hari lalu
Menhub meminta dibuatkan fasilitas war room untuk menyajikan data digital untuk memantau aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakauheni dan Merak.
Baca Selengkapnya5 Tips Jitu Hindari Kehabisan Tiket Pelabuhan Penyeberangan saat Arus Balik
21 hari lalu
Jangan biarkan arus balik Lebaran jadi berantakan karena kehabisan tiket kapal. Ikuti tips ini untuk mengamankan tiket penyeberangan
Baca SelengkapnyaTiket Kapal Tak Dijual di Pelabuhan, Pengemudi Saat Arus Balik Diminta Beli Tiket di KM 2,41
22 hari lalu
Pengemudi yang akan naik kapal saat arus balik agar membeli tiket dalam jarak 2,41 KM menuju pelabuhan.
Baca SelengkapnyaArus Balik Lebaran, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa
22 hari lalu
Pemerintah telah menyiapkan strategi guna menangani arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera ke Jawa.
Baca SelengkapnyaKhusus Arus Balik Lebaran, ASDP Hapus Kebijakan Tiket Kedaluwarsa 24 Jam
23 hari lalu
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus pemberlakuan tiket kedaluwarsa sampai dengan 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan.
Baca SelengkapnyaBudi Karya Akui Penyelenggaraan Mudik di Merak Masih Bermasalah
25 hari lalu
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui penyelenggaraan mudik di Pelabuhan Merak masih bermasalah.
Baca SelengkapnyaASDP Sebut Arus Mudik dari Bakauheni Tahun Ini Naik Dibanding Tahun Lalu
26 hari lalu
ASDP Ferry Indonesia melaporkan arus mudik laut dari Pelabuhan Bakauheni (Sumatera-Jawa) meningkat dibanding tahun lalu.
Baca Selengkapnya