Ekonomi Lesu, Pajak Impor dan Migas Turun

Reporter

Editor

Grace gandhi

Kamis, 7 Mei 2015 05:16 WIB

AP/Sue Ogrocki

TEMPO.CO , Jakarta: Hingga 30 April 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 310,1 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 23,96 persen. Ada beberapa sektor yang penerimaan pajaknya turun.

Direktur Jenderal Pajak misalnya mencatat penurunan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, yakni 12,35 persen atau sebesar Rp 1,79 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 1,92 triliun. Sedangkan untuk Pasal 22 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 6,87 persen atau sebesar Rp 13,83 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 15,77 triliun.

Direktur Penyuluhan Pelayaann dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama mengatakan berdasarkan hasil stress test Bank Indonesia, perlambatan ekonomi di kuartal I 2015 ditandai dengan melemahnya kurs dan penurunan impor Indonesia dari awal tahun hingga akhir April 2015. “Ini yang berkontribusi terhadap penurunan pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor,” katanya.

Kondisi tersebut juga berpengaruh pada pajak pertambahan nilai (PPN) Impor yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 9,09 persen atau sebesar Rp 43,53 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 47,88 triliun.

Begitu juga dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Impor yang juga mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 29,8 persen atau sebesar Rp 1,52 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 2,16 triliun.

Penurunan konsumsi dalam negeri berkontribusi pada penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri 1,43 persen atau sebesar Rp 63,2 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 64,12 triliun. Penurunan konsumsi atas barang mewah berdampak pada penurunan pertumbuhan PPnBM Dalam Negeri 6,97 persen atau sebesar Rp 3,03 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 3,26 triliun.

Belum pulihnya ekonomi di sektor minyak dan gas, yang ditandai masih berlangsungnya penurunan lifting minyak bumi dan anjloknya harga minyak, berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PPh Migas 46,18 persen atau sebesar Rp 16,74 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 31,1 triliun.

Mekar mengungkapkan penurunan pertumbuhan PPh Migas ini sudah diperkirakan sebelumnya mengingat target penerimaan PPh Migas di APBNP 2015 sebesar Rp 49,53 triliun jauh berkurang dibandingkan target penerimaan PPh Migas di APBNP 2014 sebesar Rp 87,45 triliun.

Penurunan pertumbuhan yang besar juga dicatatkan pajak bumi dan bangunan (PBB), yakni 64,70 persen atau sebesar Rp 308,24 miliar dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 873,22 miliar.

Salah satu penyebab penurunan pertumbuhan PBB, Mekar menjelaskan, adalah belum terealisasinya pemindahbukuan dari rekening penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke rekening penerimaan pajak. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011 tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi juga turut berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PBB.

Penurunan terakhir dicatatkan pajak lainnya yakni 9,54 persen atau sebesar Rp 1,56 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 1,72 triliun.

Terlepas dari berbagai pertumbuhan dan penurunan pajak-pajak di atas, Direktorat Jenderal Pajak berharap penerimaan pajak di periode berikutnya dapat terus meningkat seiring dengan diberlakukannya berbagai terobosan kebijakan perpajakan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Upaya ini antara lain melalui dicanangkannya tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak,” kata Mekar.

PINGIT ARIA

Berita terkait

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

23 jam lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

7 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

13 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

40 hari lalu

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.

Baca Selengkapnya

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

40 hari lalu

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

43 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

45 hari lalu

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

46 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

53 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

23 Februari 2024

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya