ONH Turun, DPR Klaim Selamatkan Uang Jamaah Rp 1 Triliun  

Reporter

Rabu, 22 April 2015 13:23 WIB

Kaum muslim dan calon haji melakukan Tawaf, mengelilingi Kabah 7 kali berlawanan arah jarum jam , di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, 28 September 2014. Dilek Mermer/Anadolu Agency/Getty Images

TEMPO.CO, Semarang - Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi Bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat menyelesaikan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk para calon jamaah haji yang berangkat tahun ini.

Anggota Panja Haji Komisi Agama DPR, A. Fikri Faqih, menyatakan biaya haji tahun ini turun drastis dibanding 2014. "Biaya haji dari US$ 3.219 pada 2014 menjadi US$ 2.717 pada tahun ini," kata Ketua PKS Jawa Tengah tersebut, Rabu, 22 April 2015.

Fikri mengklaim, dengan turunnya biaya haji itu maka uang calon jamaah haji yang bisa dihemat senilai US$ 77,9 juta atau setara dengan Rp 973 miliar dengan kurs rupiah 12.500 per dolar AS. Fikri mengklaim salah satu poin yang didapatkan dari hasil kerja Panja tersebut cukup fenomenal, yakni mampu menyelamatkan uang calon jamaah haji senilai Rp 973 miliar.

Terbaru: Jokowi Turunkan Ongkos Naik Haji

Penyelamatan uang calon haji itu didasarkan pada penurunan biaya haji dari US$ 3.219 pada 2014 menjadi US$ 2.717 pada tahun ini. Panja DPR membahas biaya haji itu bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI selaku wakil pemerintahan. Fikri menyatakan rapat bersama tersebut baru selesai pada Rabu pagi pukul 03.00 WIB.

Dalam rapat itu, Panja DPR bersama Kementerian Agama menyisir berbagai pengeluarann yang bisa dihemat. Hasilnya, BPIH tahun ini turun sebesar US$ 502 dibanding tahun lalu. Jika dikonversikan dengan patokan kurs rupiah 12.500 per dolar AS, maka biaya haji tahun ini sekitar Rp 33.962.500 per orang.

Biaya haji yang bisa dihemat terutama biaya penerbangan. Sebab, saat ini harga minyak dunia sedang turun. Untuk menindaklanjuti hasil kerja Panja BPIH tersebut, DPR akan menggelar rapat kerja pada Rabu sore ini dengan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Selanjutnya, kata Fikri, Presiden Joko Widodo bisa segera menerbitkan surat keputusannya agar calon jamaah dapat segera melunasi biaya haji. "Agar calon jamaah haji bisa punya waktu yang longgar untuk pelunasan ongkos haji," kata Fikri.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 menit lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Cek Kesehatan Calon Jemaah Haji, Apa Saja yang Diperiksa?

3 jam lalu

Cek Kesehatan Calon Jemaah Haji, Apa Saja yang Diperiksa?

Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji jadi langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan dalam ibadah haji. Apa saja cek kesehatannya?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

4 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Pakar Ingatkan Jemaah Haji dengan Hipertensi Rutin Minum Air dan Obat

14 jam lalu

Pakar Ingatkan Jemaah Haji dengan Hipertensi Rutin Minum Air dan Obat

Pakar meminta jemaah haji dengan riwayat hipertensi rutin minum air putih dan obat selama di Tanah Suci.

Baca Selengkapnya

Kisah Perjuangan Bisa Lakukan Ibadah Haji, dari Kuli Panggul dan Penjual Keset hingga Witan Sulaeman

16 jam lalu

Kisah Perjuangan Bisa Lakukan Ibadah Haji, dari Kuli Panggul dan Penjual Keset hingga Witan Sulaeman

Memasuki musim haji, terdapat kisah-kisah keberangkatan ibadah haji yang menarik dari calon jemaah, mulai dari kuli panggul sampai Witan Sulaiman.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

18 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

19 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

19 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci

20 jam lalu

Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci

Jemaah haji juga diingatkan untuk tidak berkerumun lebih dari lima orang di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

20 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya