TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak swasta ikut dalam pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt dalam lima tahun ke depan. Keikutsertaan swasta dinilai perlu karena pemerintah tidak sanggup membangun sendirian.

"Butuh Rp 400-500 triliun untuk membangun itu. APBN tentu tak kuat," kata JK di kantor pusat Perusahaan Listrik Negara, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2015.

Keterlibatan swasta, menurut JK, juga bisa menjamin target 35 ribu megawatt listrik itu bisa tercapai dalam lima tahun. Target itu, kata JK, akan meleset jika dibebankan ke PLN semata. "Sudah lebih dari satu abad, dan PLN baru bisa bangun 25 ribu megawatt," ujar Kalla.

Presiden Direktur PT Saratoga lnvestama Sedaya Tbk Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sudah menyiapkan tiga perusahaan untuk ikut dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 25 ribu megawatt itu. Melalui PT Adaro Power, menurut Sandiaga, Saratoga akan berfokus pada pembangkit listrik tenaga uap skala besar. Lewat PT Medco Power Indonesia, Saratoga mengincar pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Sementara itu, via PT Tenaga Listrik Gorontalo, Saratoga menyasar pembangkit listrik skala kecil.

"Kalau dapat total gross 2.500 megawatt lewat tiga perusahaan itu sudah bagus banget," kata Sandiaga lewat pesan pendek.

Namun, menurut Kepala Energy and Power Electrical Studies Universitas Indonesia Iwa Garniwa, permintaan JK itu mesti diimbangi dengan bantuan pemerintah. Sokongan itu berupa payung hukum rencana tata ruang dan wilayah daerah-nasional agar harga pembebasan lahan tak terlalu tinggi, bantuan kementerian terkait, serta kesiapan infrastruktur, seperti jalan dan jaringan pipa gas, untuk menjamin distribusi bahan baku pembangkit listrik.

"Hanya pemerintah yang mampu memfasilitasinya. Kalau JK cuma bilang swasta harus ikut bangun, mabuk semua itu pengusaha," kata Iwa.

Pemerintah menargetkan dalam lima tahun ke depan bisa membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt. Proyek itu bertujuan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sebanyak 25 ribu megawatt akan diserahkan kepada swasta dan sisanya digarap PLN. Menurut JK, minimal dalam tiga tahun ke depan harus sudah ada pembangkit listrik baru berdaya 10 ribu megawatt.

KHAIRUL ANAM