Jokowi Resmikan Proyek Waduk Terbesar di Aceh  

Senin, 9 Maret 2015 13:06 WIB

Presiden Joko Widodo menanam padi dengan ditemani Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di areal persawahan Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, 6 Maret 2015. Menanam padi tersebut, Jokowi gunakan alat hasil rakitan warga lokal. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dijadwalkan meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, hari ini, 9 Maret 2015. Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Djoko Mursito, mengatakan Jokowi juga akan meninjau Waduk Seunara di Kabupaten Sabang, Aceh.

Menurut Djoko Mursito, pembangunan Bendungan Keureuto bertujuan menyediakan penampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta meter kubik. Bendungan itu diharapkan mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai 50 tahun.

"Pembangunan Bendungan Keureuto menggunakan anggaran tahun jamak tahun 2015-2019 sebesar Rp 1,7 triliun," katanya di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Bendungan ini juga berfungsi menyediakan air irigasi seluas 9.420 hektare, air baku sebanyak 500 liter per detik, dan sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air berdaya 6,34 megawatt. Bendungan terbesar di Sumatera ini juga diharapkan sebagai proyek infrastruktur yang bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah.

Proyek pembangunan Bendungan Keureuto di Aceh Utara dimulai seusai penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Brantas Adipraya, Hutama Karya, dan Wijaya Karya beberapa waktu lalu. PT Brantas Adipraya bersama PT Pelita Nusa Perkasa akan mengerjakan tubuh bendungan dan saddle dam.

Sedangkan paket II digarap PT Wijaya Karya, yang akan membangun terowongan pengelak dan waterway. Adapun paket III, pengerjaan bangunan pelimpah (spillway), menjadi tanggung jawab Hutama Karya dan PT Perapen.



ALI HIDAYAT


Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

16 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya