TEMPO.CO, Bandung - Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pemerintah Cina yang diwakili oleh Provinsi Chongqing turun tangan membantu proses pembangunan monorel Bandung Raya yang digagas pemerintah Jawa Barat.
"Dulu hanya BUMN di Cina, sekarang pemerintah Chongqing ikut," kata dia di sela pertemuan dengan perwakilan pemerintah Cina di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 5 Maret 2015.
Iwa mengatakan, perwakilan Pemerintah Provinsi Chongqing--terdiri atas pengusaha dan perwakilan perbankan--datang ke Bandung untuk membahas pembangunan monorel Bandung Raya. Salah satu yang jadi bahasan adalah soal pembiayaan. "Sekarang saya sudah mulai agak senyum. Sudah ada titik terang mengenai pendanaan karena perbankan Cina sudah terlibat," kata dia.
Menurut Iwa, soal pembiayaan yang paling pelik karena investasi pembangunan monorel yang relatif besar. Hitungan untuk membangun trase satu dari Leuwipanjang-Gedebage-Jatinangor-Tanjungsari sepanjang 28,5 kilometer ditaksir membutuhkan biaya Rp 5,9 triliun. "Dengan catatan kurs masih sekitar Rp 8 ribu sampai Rp 9 ribu," kata dia.
Iwa mengatakan selain pembiayaannya besar, pengembalian modalnya juga tidak mungkin jika hanya mengandalkan penjualan tiket penumpang. Maka, pola subsidi silang dengan sistem TOD (Transit Oriented Development) ditawarkan, yakni pengembangan properti dalam radius 1 kilometer seputaran stasiun monorel.
Hitungan sementara jika mengandalkan tarif monorel, maka ditaksir hanya mampu mengembalikan investasi hingga Rp 1,4 triliun. "Masih ada sekitar Rp 4-4,5 triliun, yang sedang dibahas seperti apa skenarionya. Pemerintah bisa membantu apa?" kata Iwa.
Menurut Iwa, saat ini pemerintah menawarkan pengembangan kawasan di seputaran stasiun transit monorel itu untuk mensubsidi pengembalian modal. "Di bidang pengembangan kawasan termasuk properti sehingga dengan cara itu bisa terjadi subsidi silang sehingga jatuhnya relatif lebih murah, juga tanah yang digunakan monorel dibantu pemerintah," kata dia.
