Presiden Jokowi Emoh Impor Beras  

Rabu, 25 Februari 2015 17:21 WIB

Warga memborong beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, 24 Februari 2015. Pasokan beras ke PIBC, terus menukik tajam, berkurang hampir 50% dari pasokan normal. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan membuka keran impor beras saat ini meskipun harga beras tengah melambung hingga 30 persen di atas normal. Ia tidak ingin impor beras dilakukan karena berkaitan dengan nilai tukar rupiah.

"Jangan impor. (Kebutuhan beras) itu harus kita junjung sendiri. Kalau kita impor, ya, tergantung kurs," kata Presiden Jokowi saat ditemui di gudang beras Perum Bulog di Jakarta Utara, Rabu, 25 Februari 2015.

Senada dengan Jokowi, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat menuturkan impor tidak diperlukan jika produksi nasional mencukupi. Saat ini pasokan beras di Bulog mencapai 1,4 juta ton. "Kalau produksi nasional melimpah, cukup pengadaan dalam negeri, untuk apa kita impor," ucapnya.

Lenny mengakui, sebenarnya cadangan beras bagi pemerintah titik amannya pada 1,5-1,8 juta ton. "Tapi kita akan segera panen raya, insya Allah. Kalau melimpah, ngapain impor," katanya.

Sejak Januari hingga 24 Februari 2015, Perum Bulog telah menyalurkan raskin sebanyak 174 ribu ton dan untuk operasi pasar beras 56.304 ton. Hari ini, Bulog menyalurkan lagi 25 ribu ton raskin dan 2.000 beras untuk operasi pasar di seluruh Indonesia. Beras raskin tersebut merupakan bagian dari rencana penyaluran sebesar 300 ribu ton pada Februari ini di seluruh Indonesia.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

6 jam lalu

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo buka suara soal naiknya harga beras merek SPHP.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

11 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

15 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya