TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mendapat fasilitas bridging financing alias pinjaman jangka pendek dari dua bank di Timur Tengah. Dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda, I.G.N. Askhara Danadiputra menyatakan pendanaan dari National Bank of Abu Dhabi dan Dubai Islamic Bank ini untuk jangka waktu 12 bulan.
“Fasilitas ini untuk menjembatani rencana pendanaan perseroan di 2015 sambil mempersiapkan rencana perseroan menerbitkan sukuk sebesar US$ 500 juta,” kata Askhara dalam keterangannya di situs Bursa Efek Indonesia.
Fasilitas pendanaan yang menggunakan skema syariah ini bernilai US$ 400 juta. Askhara mengatakan kedua bank berkomitmen menjadikan kerja sama pembiayaan ini sebagai back stop facility atau pinjaman siaga.
“Saat ini kedua institusi bank tersebut juga telah berkomitmen untuk menjadikan kerja sama pembiayaan ini sebagai back stop facility seandainya kondisi capital market tidak kondusif, sehingga dari sisi risiko pembiayaan menjadi minimal,” kata Askhara.
Perjanjian komitmen awal pendanaan ditandatangani pada Rabu, 18 Februari 2015. Sebelumnya, lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia menurunkan peringkat maskapai milik pemerintah ini dari A- menjadi BBB+. Penurunan yang sama juga diberikan kepada peringkat obligasi Garuda IDR senilai Rp 2 triliun yang jatuh tempo pada 2018.
Peringkat Nasional BBB menunjukkan suatu risiko gagal bayar yang relatif moderat untuk emiten atau kewajiban lain. Analis Fitch Erlin Salim mengatakan penurunan peringkat Garuda dipengaruhi pelemahan kinerja keuangan perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingginya struktur biaya tetap.
BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE
Berita terkait
Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI
15 Februari 2024
Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Turun jadi USD 393,7 Miliar, BI: Pemerintah Bayar Pokok dan Bunga Tepat Waktu
15 November 2023
Bank Indonesia mengungkap utang luar negeri Indonesia pada triwulan ketiga 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBI: Utang Luar Negeri RI Agustus Turun Menjadi USD 395,1 Miliar
16 Oktober 2023
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan Juli 2023. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 395,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan akhir Juli 2023 yang mencapai 397,1 miliar dolar AS.
Baca SelengkapnyaMengenal Current Ratio dan Cara Perhitungannya
13 September 2023
Current ratio adalah sebuah alat pengukur kemampuan suatu usaha dalam membayar kewajiban jangka pendek. Simak penjelasannya.
Baca SelengkapnyaSebut Kondisi BUMN Sehat, Erick Thohir Jelaskan Rumus Rasio Utang
17 Agustus 2023
Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN saat ini dalam kondisi sehat, tercermin dari terus menurunnya rasio utang.
Baca SelengkapnyaGaruda Terima Suntikan Pemerintah Rp 7,5 Triliun, Duit Dipakai untuk Restorasi Pesawat
20 Desember 2022
Pada April lalu, bos Garuda menekankan PMN tidak akan digunakan untuk membayar utang-utang perseroan.
Baca SelengkapnyaGaruda Terima PMN Rp 7,5 Triliun, Restrukturisasi Ditargetkan Selesai Akhir Tahun
20 Desember 2022
Pemerintah mengucurkan PMN Rp 7,5 triliun kepada Garuda setelah perusahaan maskpai itu lolos penundaan kewajiban pembayawan utang (PKPU).
Baca SelengkapnyaBos Garuda Ingin PMN Rp 7,5 Triliun Segera Cair Agar Bisa Tambah Pesawat dan Karyawan
6 Desember 2022
Pemerintah akan mengucurkan PMN kepada Garuda senilai Rp 7,5 triliun pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaJelang KTT G20, Garuda Optimalkan Kelancaran Operasional Penerbangan di Bali
11 November 2022
Masyarakat diimbau secara berkala melakukan pengecekan jadwal penerbangan, khususnya pada periode gelaran KTT G20.
Baca SelengkapnyaIndonesia Lama Menjadi Pasien IMF
21 Oktober 2022
Menurut IMF tindakan yang harus segera didahulukan untuk mengatasi krisis moneter 1998 adalah memecahkan masalah utang swasta luar negeri.
Baca Selengkapnya