Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Menkeu RI M. Chatib Basri resmikan penerbitan uang NKRI pecahan seratus ribu rupiah di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, 18 Agustus 2014. Ini momentum menjadikan uang NKRI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berharap pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara nontunai. Ia mengatakan, dengan traksaksi nontunai, penggunaan anggaran akan tercatat seluruhnya.
Hasilnya, penggunaan secara nontunai akan membuat anggaran lebih transparan, akuntabel, dan efisien. "Kalau APBN mayoritas tunai, kita tidak tahu berapa yang dikorupsi," katanya di Bank Indonesia, Senin, 16 Februari 2015.
Selain itu, transaksi nontunai menghasilkan efisiensi. Soalnya, untuk mencetak dan mengedarkan uang dibutuhkan biaya Rp 3 triliun. "Ditambah lagi harus disimpan di khazanah dengan keamanan yang khusus," ujarnya.
Sejak 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mulai menggalakkan transaksi nontunai. Saat itu, Agus menyatakan pemerintah mendorong transaksi nontunai karena membuat transaksi lebih akuntabel, transparan, aman, dan nyaman. Sebaliknya, transaksi tunai akan mengundang korupsi dan penipuan.
Transaksi nontunai juga dapat meningkatkan jumlah tabungan untuk membiayai perekonomian Indonesia. Di Indonesia, transaksi nontunai baru sekitar 31 persen dari total Rp 7.500 triliun. "Padahal di negara ASEAN lain sudah di atas 50 persen," kata Agus.
