Presiden Jokowi menghadiri Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI di Kemenlu, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang mengeluhkan sulitnya berinvestasi di Indonesia. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan sembilan orang pengusaha dari Kadin Jepang siang ini di Istana Kepresidenan.
Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, yang turut mendampingi Jokowi, para pengusaha Jepang itu bilang kendala terbesar misalnya pembebasan lahan. "Ada juga masalah biaya energi yang cukup tinggi di Indonesia," kata Saleh di Istana Kepresidenan, hari ini. (Baca: 5 Negara Paling Banyak Guyur Duit ke Indonesia)
Saleh menuturkan karena waktu pembebasan sering kali terlalu lama, investasi pengusaha Jepang kerap terhambat. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan PLTU Batang berkapasitas 2 x 1.000 megawatt.
Selain pembebasan lahan dan biaya energi, menurut Saleh, para pengusaha Jepang juga mengeluhkan biaya logistik yang mahal akibat kepadatan di jalur angkutan. "Menurut mereka itu masukan positif bagi Indonesia sehingga daya saing produk Indonesia bisa tinggi," ujarnya (Baca: Jokowi Larang Ego Sektoral Kementerian)
Di tempat yang sama, Ketua Kadin Jepang Akio Mimura mengatakan kunjungan kali ini untuk membicarakan berbagai hal mengenai hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia. "Hubungan baik yang sudah terjalin selama ini akan berlanjut ke depannya," kata Mimura.
Menurut Mimura, ada banyak hal yang ia tanyakan kepada Presiden Joko Widodo. Terutama mengenai banyaknya persoalan di antara kedua negara. "Demikian juga Pak Presiden menanyakan masalah apa saja," kata Mimura menceritakan pertemuannya dengan Jokowi.
Mimura menuturkan persoalan lainnya juga dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi, yakni pada sektor pendidikan dan infrastruktur. "Saya bangga dengan kesabaran Bapak Presiden untuk mendengarkan kami semua," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
