TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakinkan, Direktur Jenderal Pajak terpilih, Sigit Priadi Pramudito, adalah sosok yang bersih. Sigit dinilai layak menduduki posisi itu karena sudah melalui proses penilaian seperti halnya calon lain. (Terungkap, Rekening Miliaran 5 Calon Dirjen Pajak)
"Enggak dapat rapor merah, kan, kami sudah cek ke KPK dan PPATK. Sudah semua," kata Bambang setelah melakukan rapat kerja di gedung parlemen, Rabu, 28 Januari 2015. Menteri Bambang memastikan Sigit merupakan calon terbaik dari empat nama yang sebelumnya diusulkan. Bambang berprinsip, sumber pendapatan seorang Dirjen Pajak harus jelas. Sigit sudah dicek dalam hal tersebut. (Jokowi Pilih Calon Dirjen Pajak Pria atau Wanita?)
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya mengatakan sidang tim penilai akhir menetapkan Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Keputusan presiden tentang penetapan Sigit sedang dibuat. "Normalnya dalam waktu sehari atau dua hari keppres akan diteken presiden," kata Andi.
Sigit sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar yang merupakan posisi strategis di direktorat tersebut.
Berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari sebelas peserta lelang jabatan Dirjen Pajak, lima di antaranya diduga memiliki rekening jumbo. Di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh Muhammad Haniv dengan rekening Rp 10,8 miliar per Januari 2011 dan Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Sigit Priadi Pramudito dengan rekening Rp 21,8 miliar per 31 Desember 2011.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
44 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
