TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana akan membeli kembali surat utang negara yang beredar di pasar. "Rencananya sekitar pertengahan bulan," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution di Jakarta, Kamis (7/7).Pembelian kembali obligasi negara ini, tutur Mulia, ditujukan untuk meringankan beban pembayaran utang pada tahun-tahun mendatang. Pembelian kembali kali ini dengan cara menukarkan surat utang lama dengan surat utang baru. "Sehingga jangka waktunya bisa lebih panjang," kata dia.Surat utang lama yang dibeli kembali terutama yang jatuh tempo antara 2006-2009. Pasalnya, pada tahun-tahun itu pembayaran utang terlampau berat karena cicilan utang luar negeri setelah dihentikan karena tsunami tahun ini mulai berjalan kembali.Menurut Mulia, pembelian kembali obligasi tahun ini tak akan melebihi plafon dana yang sudah ditetapkan dalam APBN perubahan 2005 sebesar Rp 1,1 triliun. Dalam kesempatan itu, Mulia juga mengungkapkan pemerintah akan kembali menjual dua seri obligasi pada 26 Juli mendapat. Dua seri itu terdiri dari seri lama FR0031 berjangka 15 tahun dan seri baru FR0032 berjangka dua tahun. Nilai obligasi dua seri itu sebesar Rp 2 triliun.Thoso Priharnowo
Berita terkait
Buku Biografi Sri Mulyani Diluncurkan Menjelang Akhir Jabatan, Ini Alasannya
32 menit lalu
Buku biografi Menteri Keuangan Sri Mulyani diluncurkan menjelang akhir jabatannya. Sebagai dokumentasi berbagai pemikiran mereformasi Kemenkeu.
Baca SelengkapnyaMumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?
17 jam lalu
Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah atau PPN DTP hingga 31 Desember 2024, sebelum PPN naik jadi 12 persen tahun depan
Baca SelengkapnyaBangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya
3 hari lalu
Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025.
Baca SelengkapnyaPembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak
3 hari lalu
Pembangunan dan renovasi rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN
Baca SelengkapnyaPublik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun
4 hari lalu
KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main
5 hari lalu
Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan BAKN DPR RI soal tarif cukai minuman berpemanis 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.
Baca SelengkapnyaBreaking News: Obligor BLBI Marimutu Sinivasan Diduga Mau Kabur ke Malaysia, Ketahuan Imigrasi
12 hari lalu
Obligor BLBI dan Bos Texmaco Group, Marimutu Sinivasan, sudah masuk daftar cekal
Baca SelengkapnyaKala Faisal Basri Kritik Utang Pemerintah yang Terus Meningkat hingga Harus Berutang untuk Bayar Bunga
15 hari lalu
Dua pekan sebelum wafat, Faisal Basri masih mengkritik utang pemerintah Indonesia yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan Bakal Lelang Surat Utang Negara Pekan Depan, Targetkan Raih Rp 22 Triliun
20 hari lalu
Kementerian Keuangan akan kembali menggelar lelang surat utang negara (SUN) pada pekan depan, Selasa, 3 September 2024
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Kaesang Bisa Berurusan dengan Ditjen Pajak soal Jet Pribadi
21 hari lalu
KPK mengatakan Kaesang bisa berurusan dengan Ditjen Pajak jika penggunaan jet pribadi merupakan bagian dari bisnis atau fasilitas dari perusahaan.
Baca Selengkapnya
