TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan digunakan sebagai acuan dan dasar penyusunan laporan keuangan negara. Peluncuran itu dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dikantor Wakil Presiden. SAP yang ditetapkan dengan PP No. 24 tahun 2005 terdiri dari satu kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar. Materinya mencakup mulai dari tata cara pengakuntansian transaksi penerimaan dan pengeluaran hingga cara penyajian laporan keuangan. Standar ini dipersiapkan oleh suatu komite yang independen, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan telah melalui proses pengkajian yang cermat (due process) serta mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri Keuangan Jusuf Anwar dalam siaran persnya mengatakan, jika standar ini dapat diimplementasikan, niscaya laporan keuangan pemerintahan Indonesia dapat disejajarkan dengan praktek yang berlaku dinegara-negara maju. Menurut dia, SAP akan diimplementasikan oleh seluruh jajaran instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Departemen Keuangan, kata dia, akan segera menerbitkan laporan Menteri Keuangan tentang sistem akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk memberlakukan standar yang baru. Sedangkan, Menteri Dalam Negeri M. Maruf juga akan menerbitkan surat edaran berkaitan dengan penerapan standar tersebut. Seperti diketahui, selama ini kegiatan penyusunan pertanggungjawaban negara baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemrintah daerah tidak memiliki acuan baku berupa standar akuntansi yang profesional. Jenis laporan dipertanggungjawabkan yang disajikan hanya sebatas laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya penolakan pemberian pendapat (disclaimer of opinion) dari BPK terhadap laporan-laporan tersebut. Suryani Ika Sari
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
6 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Baca SelengkapnyaDPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun
16 Juni 2023
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Baca SelengkapnyaIngin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah
12 Juli 2020
Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN
18 November 2019
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019
23 Agustus 2019
Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.
Baca SelengkapnyaPendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi
29 Juli 2018
Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi
Baca Selengkapnya
