Jokowi Setuju Dividen BUMN Dipotong, Asal...

Kamis, 18 Desember 2014 12:56 WIB

Jokowi memperhatikan helikopter yang ditampilkan pada Pameran Alutsista TNI AD, di kawasan Monas, Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya setuju rencana pemangkasan dividen bagi perusahaan badan usaha milik negara asal benar-benar ditujukan untuk mendukung ekspansi perseroan. Selama bertahun-tahun, menurut Jokowi, BUMN tak bisa berkembang karena terbebani setoran dividen.

"Kalau dividennya tak disetorkan ke pemerintah, mereka pasti bisa ekspansi ke mana-mana. Asal benar-benar digunakan untuk itu," kata Jokowi seusai membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di hotel Bidakara, Kamis, 18 Desember 2014.

Jokowi berharap, dengan dipangkasnya dividen, BUMN bisa lebih berkembang ‎sehingga mampu memberikan kebaikan bagi rakyat dan negara. (Baca: Setoran Dividen BUMN Ini Bakal Dikurangi)

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sebelumnya mengatakan target dividen BUMN 2015 akan dipangkas sebesar Rp 1,5 triliun atau setara 3 persen dari Rp 41,37 triliun. "Tidak terlalu banyak," kata Rini bulan November lalu.

Menteri Rini mengatakan pemotongan dividen ini dilakukan karena ada beberapa BUMN yang merugi, seperti PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Garuda Indonesia Tbk. Selain dua perusahaan tersebut, beberapa sektor di BUMN seperti perbankan, ‎infrastruktur, pertanian, perikanan, obat-obatan, serta energi juga akan dilakukan pemangkasan dividen. (Baca: Dividen BUMN Infrastruktur Dipotong Paling Banyak)

Lebih jauh, Jokowi menyatakan, pemangkasan dividen juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap dividen. Dia berharap nantinya APBN tak menggantungkan pada dividen. “Melainkan menggenjot sumber lain seperti penerimaan dari pajak dan bukan pajak.”

FAIZ NASHRILLAH‎

Berita terpopuler:
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Rabu Sore, Rupiah Jadi Mata Uang Terkuat di Asia
Bocah Pramuka Ini Tanya Menteri Susi Soal Ikan










Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

49 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

8 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya