TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian melimpahkan proses perizinan yang biasa ditanganinya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai hari ini, 16 Desember 2014. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan Kementerian Perindustrian adalah lembaga pertama yang "melepas" kewenangan mengurus perizinan. "Semoga dalam waktu dekat kementerian lain (menyusul)," katanya saat ditemui di kantor BKPM, Selasa, 16 Desember 2014. (Bidang Usaha Prioritas Ini Dapat Kemudahan Izin)

Menurut Franky, pelimpahan wewenang mengurus perizinan dari kementerian ke BKPM adalah dukungan kuat terhadap upaya menyukseskan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) nasional. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, pelimpahan kewenangan ini adalah implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk mempermudah layanan investasi. Dia berharap, dengan adanya pelimpahan ini, para investor lebih mudah mengurus perizinan dalam satu pintu. (5 Izin Sektor Energi Ini Dialihkan ke BKPM)

Franky menambahkan, tidak semua proses perizinan akan dialihkan ke BKPM. Kementerian Perindustrian, kata dia, tetap mengurus beberapa perizinan yang terkait dengan industri strategis. Tapi dia tak menyebutkan jenis industri strategis yang dimaksud. BKPM, kata dia, akan memproses perizinan, antara lain, industri dan kawasan industri. Juga perizinan yang berkaitan dengan instansi lain, seperti soal lingkungan serta ketenagakerjaan.

Menurut Franky, selama ini, pengurusan izin investasi senilai hingga Rp 10 miliar berada di kabupaten. Adapun izin investasi senilai lebih dari Rp 10 miliar diurus pemerintah provinsi. (BKPM: Realisasi Investasi Naik 16,8 Persen)

ALI HIDAYAT

Terpopuler:
Begini Akhir Teror Penyanderaan di Australia
Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok
Dua Sandera Tewas, Korban Teror di Australia
Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam