TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan ExxonMobil diharapkan dapat mencapai kesepahaman awal (comprehensive settlement agreement) pada pekan ini atau pekan depan paling lambat. Juru bicara tim negosiasi perpanjangan kontrak Exxon, Rizal Malarangeng, mengatakan poin utama kerja sama telah tercapai kesepahaman. Menurutnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman soal bagi hasil dan keikutsertaan saham masing-masing pihak. Dalam negosiasi yang melibatkan uang gede begini, kita tidak boleh buru-buru, kata Rizal kepada pers usai pertemuan negosiasi dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (22/6). Rizal mengatakan, komposisi presentase bagi hasil itu nantinya antara 85-15 persen hingga 70-30 persen. Sedangkan presentase kepemilikan saham antara Pertamina, Exxon, dan Pemerintah Daerah masing-masing 45 persen dan 10 persen. Dengan begitu, bagi hasil yang diperoleh Exxon dan Pertamina sama, namun akan berubah-ubah seiring perubahan harga minyak mentah dunia. Kisaran bagi hasilnya adalah 6,7 persen hingga 13,5 persen. Dalam kesepakatan nanti, lanjut dia, Pertamina akan memperoleh dana kompensasi sebesar US$ 400 juta dari hasil penjualan minyak mentah di ladang Sukowati (salah satu ladang minyak di Cepu). Sebagian dana sebesar US$ 7 juta dari penjualan itu telah tersimpan di rekening sebuah bank Hongkong, sisanya US$ 330 juta diperkirakan akan diperoleh dalam tiga tahun mendatang. Ini dengan perkiraan harga minyak US$ 35 per barel. budi riza
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
