TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan sudah memiliki kajian mengenai penyelewengan di sektor minyak dan gas, termasuk indikasi praktek mafia. (Baca: 3 Modus Baru Mafia Migas Versi Faisal Basri)
Bambang menjelaskan hasil studi itu menunjukkan potensi kerugian negara di sektor hulu dan hilir migas. Salah satu contohnya adalah ketidakjelasan sistem kontrol di perusahaan migas yang bertugas menyediakan pasokan minyak seperti Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). "Kalau harus punya korporasi, bagaimana kontrolnya," kata Bambang di acara Festival Anti-Korupsi, Selasa, 9 Desember 2014.
Di sektor hulu migas, kata Bambang, KPK mengantongi laporan mengenai volume produksi minyak mentah yang digali di Indonesia. Data yang disampaikan kepada pemerintah, kata Bambang, kurang akurat. Indikasi itu muncul karena ada perbedaan data yang dikirim ke pemerintah dengan kantor perusahaan pemilik kontrak atas pengelolaan sumur minyak.
Kini, KPK menanti jadwal koordinasi dengan pemerintah untuk membahas penataan sektor migas. Menurut Bambang, lembaganya telah merencanakan waktu pertemuan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas maraknya korupsi di sektor migas. (Baca: Cara Faisal Basri Berantas Mafia Migas)
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Johan Budi mengatakan lembaganya sudah menjajaki komunikasi dengan Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Komunikasi lisan sudah pernah dilakukan oleh KPK dengan ketua tim itu, Faisal Basri. "Rencana kami di sektor migas, pencegahan dan penindakan akan dibangun secara simultan," kata Johan.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita Terpopuler
Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY
Jokowi-SBY Bertemu, Peta Politik DPR Berubah Total
Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo
Berita terkait
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
5 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
8 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
20 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
20 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
23 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
23 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
1 hari lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
1 hari lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca Selengkapnya