TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT Pertamina Ali Mundakir mengaku perseroan siap memberikan data dan informasi kepada Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Namun Pertamina ingin Tim Reformasi tidak menyampaikan ke publik dan segera mengklarifikasi jika ada informasi yang janggal atau dinilai kurang.
"Jangan diwacanakan ke publik sampai lengkap, gitu lho," katanya saat ditemui Tempo di kantor pusat Pertamina, Selasa, 9 Desember 2014. (Jero Wacik Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang)
Dia mencontohkan soal pencampuran RON 92 (research octane number) dengan RON 70 yang diwacanakan Tim Reformasi ke publik. Menurut dia, produksi kilang Pertamina baru mencapai RON 60 hingga 70. Selain itu juga banyak memproduksi nafta. Alasannya saat kilang pertamina dibangun, didesain untuk berfokus pada produksi bensin Premium, kerosin, dan solar. Untuk mengoptimasi nafta, Pertamina menyampurkan High Octane Mogas Component (HOMC) yang memiliki RON 92. (Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Akan Diperiksa)
"HOMC Ini bukan Pertamax, lho," katanya. Pertamax, kata dia, adalah produk jadi yang mengandung zat aditif, pembersih mesin dan anti detonasi. Sedangkan HOMC belum menjadi produk jadi. Dia mengibaratkan HOMC seperti kuah dan Premium adalah soto.
Karena itu, dia meminta Tim Reformasi mendalami proses bisnis Pertamina terlebih dulu. Dia membantah Pertamina dinilai defensi terhadap pernyataan Tim Reformasi tentang bisnis migas. Menurut dia, Pertamina hanya merespons pernyataan yang dinilai kurang lengkap. "Sebagai juru bicara Pertamina, saya perlu klarifikasi informasi kurang tepat atas Pertamina." (Pertamina Merugi Rp 444 Miliar Akibat Pencurian)
Kendati demikian, Ali mengklaim, Pertamina terbuka memberikan informasi ke publik selama tidak bersifat rahasia bagi kepentingan perusahaan. Dia mengatakan setiap Pertamina dimintai data dan informasi, perseoran selalu memberikan. "Apalagi ke Tim, bukan hanya bersedia, tetapi most welcome," katanya.
Sebelumnya, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radhi, mengatakan Tim Reformasi tak bermaksud menyerang PT Pertamina (Persero) perihal upaya memperbaiki tata kelola migas nasional. "Seolah ada pertentangan yang hebat antara kami dan Pertamina. Padahal tidak," kata Fahmi.
Menurut Fahmi, sebenarnya Tim Reformasi ingin duduk bersama dan mengklarifikasi semua indikasi praktek mafia minyak dan gas bumi di Pertamina. (Pertamina Siap Diperiksa KPK)
Namun Fahmi mengakui, beberapa data dan fakta tentang pengelolaan migas nasional melalui Pertamina baru terbuka setelah Tim Reformasi membuka indikasi-indikasinya ke publik. Fahmi mencontohkan fakta bahwa Pertamina mengimpor HOMC RON 92 dan mencampurnya dengan Nafta RON 70 yang dihasilkan oleh kilang minyak Pertamina agar menjadi Premium RON 88."Baru keluar belakangan saja setelah kami tanyakan," kata Fahmi.
Data dan fakta lain yang akhirnya baru dibuka oleh Pertamina, kata Fahmi, adalah penentuan harga jual pokok BBM bersubsidi. Penentuan harga jual pokok itu, kata Fahmi, perlu dibuka agar ketika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, tak ada resistensi dari DPR atauypun masyarakat karena mereka tahu harga sebenarnya dari BBM bersubsidi.
ALI HIDAYAT
Baca berita lainnya:
Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly
Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina
Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY
Jokowi-SBY Bertemu, Peta Politik DPR Berubah Total
Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo
Berita terkait
Sidang Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan, Jaksa Gali Keterangan Saksi Tim Legal PT Pertamina
10 hari lalu
Karen Agustiawan didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa pedoman pengadaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran
17 hari lalu
Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK
17 hari lalu
Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
19 hari lalu
Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
19 hari lalu
Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.
Baca Selengkapnya4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi
29 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi
31 hari lalu
Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral
31 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua
32 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres
32 hari lalu
Faisal Basri menyebut politik gentong babi di Indonesia, berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia lewat program bansos.
Baca Selengkapnya