Diawasi KPK, PNBP Sektor Tambang Melejit  

Reporter

Senin, 8 Desember 2014 16:26 WIB

Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di depan Kantor KPK Jakarta (11/2). Mereka menutut KPK mengusut kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie sekitar Rp 2,1 Trilun. TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pertambangan meningkat meski tren bisnis sektor ini tengah lesu. Menurut dia, peningkatan ini adalah dampak adanya koordinasi dan supervisi pengelolaan tambang yang dilakukan pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sukhyar mengatakan koordinasi ini memacu pemerintah daerah, Kementerian Energi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan piutang negara di perusahaan tambang. "Sekarang tidak ada ekspor bahan mentah, dan harga batu bara turun. Tapi, PNBP lebih besar daripada tahun lalu," katanya di kantornya, Senin, 8 Desember 2014. (KPK: PNBP Hilang dari Tambang Rp 28,5 Triliun)

Sukhyar memperkirakan PNBP dari sektor pertambangan tahun ini mencapai Rp 33 triliun. Hingga November 2014, realisasi PNBP mineral dan batu bara telah mencapai Rp 30,5 triliun. Pada 2013, realisasi PNBP mineral dan batu bara Rp 28,35 triliun. Menurut Sukhyar, tren positif ini terjadi meski pasar pertambangan tengah melemah.

"Kesadaran mereka lebih tinggi. Jelas ini dipicu koordinasi dan supervisi KPK dan intensitas penagihan atau peringatan dari BPK," ujarnya. (Empat Sektor Ini Rawan Penyelewengan Pajak)

Menurut Sukhyar, kewajiban yang berhasil ditagih termasuk utang-utang perusahaan tambang pada tahun lalu. Pemerintah juga mewajibkan pengusaha membayar royalti batu bara di muka sebelum barang diangkut. Kalau tidak memenuhi aturan ini, pengusaha tak diizinkan melakukan ekspor.

Meski meningkat dibanding tahun lalu, realisasi PNBP pertambangan masih di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp 39,67 triliun. Sukhyar berharap realisasi PNBP pertambangan pada 2015 akan kembali meningkat seiring dengan mulai berjalannya hilirisasi mineral. Apalagi, kata dia, peningkatan nilai tambah komoditas nikel dengan beroperasinya 5 smelter mulai terasa.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Berita Terpopuler
Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung
Usul BPJS Jadi Kartu Subsidi, Anang Dibilang Lucu
Christine Hakim: Ibarat di Film, Ahok Peran Utama







Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya