Jokowi, Presiden Pertama yang Perintahkan Tenggelamkan Kapal

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Sabtu, 6 Desember 2014 12:46 WIB

Foto gabungan Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya Purnawirawan Freddy Numberi memuji sikap Presiden Joko Widodo yang terang-terangan memerintahkan penenggelaman kapal yang mencuri ikan. (Baca: 78 Kapal Asing Pencuri Ikan Dihajar TNI AL)

"Dia (Jokowi) adalah orang pertama yang secara gamblang menyatakan penenggelaman kapal ikan ilegal," kata Freddy di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Desember 2014. "Ini memang sudah seharusnya dilakukan karena menyangkut harga diri kita sebagai bangsa."

Menurut Freddy, dampak pencurian ikan oleh kapal asing cukup signifikan. Dari aspek lingkungan, penggunaan bom ikan ataupun jala pukat macan oleh kapal-kapal tersebut tak ramah lingkungan. Biota laut Indonesia pun rusak. (Baca: SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal)

Dari sisi ekonomi, dari Rp 300 triliun kerugian dunia akibat penangkapan ikan ilegal, sebanyak 30 persen berada di Indonesia. Negara, kata Freddy, dirugikan Rp 90 triliun. "Penenggelaman kapal asing memang diperlakukan untuk memberikan pelajaran," ujarnya. (Baca: Ditangkap Australia, Nelayan RI Dapat Rp 450 Juta)

Lagi pula, Freddy menjelaskan, perintah penenggelaman kapal ikan ilegal itu tak melanggar aturan. Freddy merujuk pada Undang-Undang Perikanan dan Undang-undang Kelautan. (Baca: Kapal Pencuri Ikan Akan Ditenggelamkan Di Anambas)

Freddy berharap aparat penjaga perairan lebih berani dalam menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi ini. Apabila aksi ilegal kapal asing dibiarkan, dia melanjutkan, Indonesia bakal diperlakukan secara semena-mena. "Kita harus menjaga alam untuk generasi yang datang," katanya. (Baca juga: Mata-matai Pencuri Ikan, Susi Diprotes Dirjennya)

URSULA FLORENE SONIA

Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa?
Menteri Yasonna Soal SBY: Dia Pengkhianat Duluan
Susi Beberkan Prestasi Lima Pekan Jadi Menteri
Analis: Saham 'Gocap' Bakrie Gara-gara Nama Ical

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

8 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

15 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

18 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya