Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan TNI Angkatan Laut pada hari ini, Senin, 1 Desember 2014. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya, Menteri Susi dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut akan meneken MoU mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pengawasan laut. (Baca juga: Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi)
Fuad mengatakan Menteri Susi dengan TNI Angkatan Laut bekerja sama dalam bidang pengawasan dan patroli maritim. "Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan penertiban illegal fishing atau pencurian ikan yang merugikan Indonesia," kata dia kepada Tempo. (Baca: Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri).
Selain itu, Fuad mengatakan kerja sama tersebut terkait pula dengan pendidikan sumber daya untuk menjaga kedaulatan maritim. Tenaga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dididik oleh TNI AL. "Tugas mereka membutuhkan pelatihan dan pendidikan dari Angkatan Laut, terutama tentang kegiatan patroli dan operasi," ujar Fuad.
Rencananya anak buah kapal dari kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan akan didukung oleh TNI AL dalam melakukan patroli di laut. TNI, kata Fuad, akan mencocokkan standar operasi dengan Kementerian Kelautan. "Agar tugas ini berjalan baik demi meningkatkan optimalisasi di bidang kelautan," ujar Fuad.
