Indef:Jadi Kepala BKPM, Franky Harus Cepat Belajar  

Jumat, 28 November 2014 05:00 WIB

TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyambut baik terpilihnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, Enny menekankan agar Franky tidak melupakan sektor-sektor lain. "Pengalaman beliau kan di agrobisnis," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 27 November 2014.

Enny menilai Franky harus cepat dan banyak belajar begitu menduduki posisi barunya. Musababnya, di BKPM nanti, Franky harus bisa mengkoordinasikan seluruh sektor investasi di luar bidang agrobisnis. (Baca:Jokowi Lantik 3 Kepala Lembaga Negara Hari Ini )

Selain itu, sebagai kepala BKPM, Franky akan dihadapkan untuk menentukan skala prioritas investasi sektoral, regional, dan nasional. Karena itu, menurut Enny, penting bagi seorang kepala BKPM memilah dan menyetujui jenis investasi apa saja yang dibutuhkan negara. "Ketua BKPM tidak hanya di level eksekusi, tapi harus punya jaringan koordinasi seluruh sektor," katanya. (Baca: Kadin: Franky Sibarani Tepat sebagai Ketua BKPM)

Ihwal rekam jejak Franky, Enny mengaku tidak tahu banyak karena tidak mengenal baik Franky secara personal. Namun ia yakin Presiden Joko Widodo telah berusaha semaksimal mungkin untuk memilih sosok yang tepat di posisi itu.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Franky Sibarani sebagai Kepala BKPM, Kamis sore, 27 November 2014, di Istana Negara. Pengusaha itu menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Mahendra Siregar sejak 20 Oktober 2014 lalu. (baca:Kepala BKPM Wajib Tiru Jokowi Jadi Salesman)

ANDI RUSLI





Terpopuler
Adnan Buyung Minta KPK Dibubarkan Saja

Boy Sadikin Diusulkan Jadi Pendamping Ahok

Jokowi ke Meranti, Warga Setempat Terharu

KPK: Kalau Saham BCA Anjlok, Itu Risiko

Yoris Raweyai: AMPG Ical Orang Bayaran

Elite Golkar: Ical Pengecut





Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya