Pemerintah Bereskan Distribusi Kartu Sakti 2 Pekan  

Reporter

Editor

Anton William

Selasa, 18 November 2014 14:53 WIB

Bappenas/Menteri PPN Andrinof Chaniago TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menargetkan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera rampung dalam waktu dua pekan ke depan. Menurut dia, target ini seusai rencana awal yaitu empat pekan setelah peluncuran perdana awal November lalu.

Kartu Keluarga Sejahtera, kata Andrinof, menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga miskin. Total penerima kartu mencapai 15,6 juta. Namun, Andrinof enggan memberitahukan sudah sejauh mana pendistribusian kartu tersebut. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, katanya, adalah orang lebih lebih tahu pasti angka-angka tersebut.

Andrinof mengatakan sebenarnya rencana kenaikan BBM sudah dipastikan sejak adanya Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. "Kami tidak mau ngomong, karena itu adalah norma pengambilan keputusan," katanya. (Baca juga: Kenaikan BBM, Ulil Tanyakan Sikap Menteri Andrinof)

Pemerintah mengklaim pemberian uang Rp 200 ribu cukup untuk menutupi pelemahan daya beli rakyat miskin. Menurut Andrinof, angka inflasi yang dialami rakyat miskin mencapai 4,4 persen atau Rp 150 ribu per bulan. "Kami bahkan memberikan lebih." (Baca juga: Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM)

Kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2 ribu. Kenaikan tersebut, diklaim untuk menghemat anggaran negara sekitar Rp 100 triliun. Menurut perhitungan pemerintah, dampak inflasi nasional akibat kenaikan BBM mencapai 2,2 persen, sedangkan pada rakyat miskin, mencapai 4,4 persen. (Baca juga: Organda DKI: Tarif Angkutan Umum Naik 30-35 Persen)

ANDI RUSLI

Terpopuler
Jokowi: Harga BBM Naik Rp 2.000 Per Liter
Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500
Pujian ke Ahok: Lebih Islami ketimbang Muslim
Ahok Banjir Pujian di Muktamar Muhammadiyah
Jokowi Setuju Lantik Ahok

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya