Antrian BBM di SPBU daerah Kebayoran, Jakarta, Senin 17 November 2014. Pemerintah berencana menaikkan BBM jenis Premium dalam waktu dekat. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin malam, 17 November 2014. Dalam pengumuman tersebut, harga BBM bersubsidi jenis solar dan premium naik masing-masing Rp 2.000 per liter. (Baca: Harga Premium Kini Rp 8.500, Solar Rp 7.500).
Jika dirunut, ada beberapa alasan yang memancing Jokowi menaikkan harga BBM pada pertengahan November. Salah satu yang mengemuka adalah rekomendasi Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Faisal menganjurkan pemerintah menaikkan harga BBM pada November, saat harga barang-barang konsumsi menurun. "Dampak inflasinya tidak akan terlalu besar," kata Faisal. (Baca juga: Pimpin Tim Anti-Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri)
Seandainya pemerintah menaikkan harga BBM pada Desember, kata Faisal, inflasi sangat tinggi karena saat itu biasanya masyarakat berbelanja untuk kebutuhan akhir tahun. Inflasi biasanya kembali menurun pada April, "Namun, jika pemerintah menunggu April, itu terlalu lama," tuturnya. (Baca: Nurul Arifin: Harga Dunia Turun, Kok BBM Kita Naik)
Hal serupa diutarakan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyarankan agar harga BBM bersubsidi naik pada November karena secara historis nilai inflasinya rendah. BPS menyatakan, inflasi Januari-Oktober 2014 mencapai 4,19 persen. Jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter, ada tambahan inflasi 1,7 persen pada November 2014. Masih memenuhi asumsi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. (Baca juga: Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda) Faktor eksternal yang memperkuat alasan kenaikan harga BBM di bulan November adalah turunnya harga minyak mentah dunia, sehingga harga minyak Indonesia (ICP) ikut turun. Pada Oktober, ICP hanya US$ 83,72 per barel, jauh di bawah ICP Juli yang sebesar US$ 104,3 per barel. Begitu pula Mean of Platts Singapore (MOPS), turun ke bawah US$ 100 per barel. Dengan demikian, subsidi yang dihemat pemerintah bisa jauh lebh besar ketimbang saat ICP tinggi.
