TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan dugaan penyelewengan terjadi di hampir semua lini sektor minyak dan gas bumi. "Uang yang diperebutkan di sana besar. Saya yakin puluhan triliun rupiah," kata Marwan saat dihubungi Tempo, Senin, 17 November 2014.

Menurut Marwan, penyelewengan terjadi pada praktek pengangkutan, pembelian, distribusi minyak, wilayah kerja, pembayaran signatori bonus, hingga akuisisi cadangan terbukti. Marwan mengungkapkan penyelewengan muncul lantaran tidak ada ketentuan tarif yang jelas serta transparansi yang dipertanyakan. (Baca: Basmi Mafia Migas, Ini Masukan untuk Faisal Basri.) "Yang paling rawan itu pembelian minyak mentah dan BBM."

Praktek penyelewengan atau ekspor ilegal minyak mentah maupun BBM muncul di Batam, Riau, Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina Selatan. Marwan mengungkapkan garis pantai dan potensi pembeli menjadi dua faktor yang mempengaruhi ekspor ilegal. Akan tetapi, kata dia, penyelundupan tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri.

"Tiga besar pengguna BBM itu industri, pertambangan, dan pertanian," ujar Marwan. Ketiga sektor itu, kata dia, diwajibkan membeli BBM nonsubsidi.

Namun, Marwan melanjutkan, tidak tertutup kemungkinan para pengguna tersebut malah membeli BBM bersubsidi. Kondisi ini muncul karena besarnya disparitas harga antara bahan bakar bersubsidi dan nonsubsidi di daerah-daerah. (Baca: Kontrak Empat Blok Migas Diumumkan Pekan Ini)

Dengan persoalan migas yang ada, Marwan menilai tantangan yang dihadapi Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi kompleks. Ia menyebutkan tim ini akan menghadapi individu dan lembaga dengan kekuatan besar. Karena itu, ia melanjutkan, negara tidak bisa bergantung pada tim itu saja. "Komitmen dari Presiden-lah yang kita butuhkan," kata Marwan.

MARIA YUNIAR

Berita Terpopuler
Ini Profil Mahasiswi yang Nyabu Bareng Dosen Unhas
Ini Kesepakatan Kubu Jokowi-Prabowo Soal UU MD3
Jokowi Kenalkan Blusukan di Forum G-20