Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melayani pembeli BBM bersubsidi di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, 27 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang sedang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapatkan penolakan dari fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto.
Juru bicara sekaligus anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena harga minyak dunia malah turun. "Karena harga minyak dunia itu turun, bukan naik," kata Yandri dalam sidang paripurna, Selasa, 4 November 2014. (Baca: Sofyan Djalil Pastikan Harga BBM Naik Bulan Ini)
Yandri mengatakan penolakan ini juga karena rakyat tidak setuju dengan kenaikan harga Premium. Buktinya, kata Yandri, terjadi sejumlah aksi demonstrasi di pelosok negeri. Bahkan Yandri juga menyindir Jokowi yang tidak konsisten menolak harga Premium dinaikkan. "Dulu, waktu jadi wali kota juga ikut demonstrasi menolak kenaikan BBM, kenapa pas jadi presiden malah mengambil kebijakan yang sama."
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, juga mengatakan hal yang serupa. Harusnya, kata Fadli, harga Premium di dalam negeri turun mengikuti nilai minyak dunia. Fadli menuturkan asumsi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipatok seharga US$ 105 per barel, sementara harga dunia itu US$ 82 per barel. (Baca: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)
Adapun Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pemerintah sampai saat ini belum melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Menaikkan BBM itu perlu persetujuan DPR," kata Setya. Namun Setya menolak menjawab setuju atau tidak BBM dinaikkan karena belum melakukan rapat untuk membahas ini.
Wacana kenaikan BBM, kata politikus Partai Golongan Karya ini, justru didengar dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di media. Setya mengatakan parlemen, terutama Komisi Energi dan Komisi Keuangan, terus mengkaji solusi selain menaikkan harga BBM bersubsidi. "Tapi tetap kita serahkan keputusan itu di tangan pemerintah," kata Setya.
