TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo akan mengajukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Januari 2015. "Tidak bisa dilakukan pada 2014. Di awal 2015 akan langsung diajukan perubahan disesuaikan dengan nomenklatur kementerian yang baru," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin 27 Oktober 2014. (Baca: Ditanya Tugas, Menteri Jokowi Kompak Jawab Begini)
Jokowi memecah, menggabungkan, dan membentuk kementerian baru di pemerintahannya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. (Baca: Menteri Jokowi Tak Sepenuhnya Bersih)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Baca: Relawan Kecewa dengan Susunan Kabinet Jokowi)
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ada pula Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jokowi juga membentuk satu kementerian koordinator baru, yakni Kementerian Maritim. (Baca: Anies Baswedan Jadi Menteri, 'Semoga Berubah')
Selain mengelola keuangan setiap kementerian, Bambang menjelaskan, Kementerian Keuangan akan fokus menjaga ketahanan fiskal untuk menghadapi tekanan internal maupun eksternal, akibat normalisasi kebijakan The Fed (Bank Sentral AS) pada 2015. "Kami juga akan melakukan kebijakan ekonomi di sektor keuangan sampai akhir 2014. Sehingga target-target di awal tahun dapat berjalan," ujarnya. (Baca: Rini Soemarno Punya Utang Berlimpah, Berapa?)
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan tidak ada perubahan APBN 2014. "Tinggal dua bulan lagi, jadi tidak dibutuhkan perubahan anggaran," ujarnya. Dia mengatakan pengajuan dari APBNP 2015 akan tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca juga: Dijerat Kasus HAM, Ryamizard: Mengapa Baru Sekarang?)
AMOS SIMANUNGKALIT
Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
Alumnus UI Dominasi Kabinet Kerja Jokowi-JK
Empat Menteri Top Jokowi
Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
