Pemudik memotret jembatan Comal yang masih dalam perbaikan di Comal, Jawa Tengah, 2 Agustus 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kabinet kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan infrastruktur sebagai persoalan dasar industri.
Ketua Kamar Dagang dan Industri DIY HR Gonang Djuliastono mengatakan pemerintahan Jokowi-JK hendaknya berani memangkas subsidi bahan bakar minyak untuk dialihkan pada pemenuhan infrastruktur. Menteri pilihan Jokowi-JK dituntut punya terobosan untuk menggantikan bahan bakar minyak dengan energi alternatif.
Pemenuhan fasilitas jalan, air bersih, dan sumber air yang memadai menjadi syarat utama bagi investor untuk menumbuhkan industri. "Pengusaha akan malas kalau mengirim barang macet. Ongkos menjadi mahal," kata HR Gonang, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: Pemerintah Beri Insentif Dua Proyek Contoh)
Pelaku usaha yang mengekspor produk, kata Gonang, membutuhkan kemudahan transportasi dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Gonang juga menyarankan agar menteri-menteri yang mengampu bidang ekonomi memikirkan industri kreatif. Industri kreatif potensial menjadi sumber ekonomi masyarakat saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DIY Henry Ardiyanto menambahkan, pengusaha masih menunggu program kerja menteri yang bertugas dalam bidang ekonomi. Tugas mereka berikutnya adalah mengevaluasi program yang sudah dijalankan para menteri kabinet di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mereka perlu menutup kekurangan program ekonomi sebelumnya," kata Henry. (Baca: Investor Butuh Jaminan Pemerintah)
Henry berharap menteri menyelesaikan persoalan industri, seperti infrastruktur dan ketergantungan impor yang mendera Indonesia. Masyarakat menagih janji pemerintahan Jokowi-JK menjalankan program yang pro-rakyat. Selain industri skala besar, menteri-menteri Jokowi JK juga punya pekerjaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah perlu terus memberi kemudahan kredit modal maupun jaringan untuk pelaku UMKM.
