Jokowi-JK, umumkan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana menambah satu kementerian koordinator yang baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi tidak efektif. Rencana ini hanya akan memboroskan anggaran. (Baca: Jokowi Belum Laporkan Calon Menteri ke KPK)
Utusan Khusus Presiden Bidang Penanganan Kemiskinan H.S. Dillon, mengatakan rencana pembentukan 33 kementerian dengan 4 kementerian koordinator sebagai bagian perangkat kerja presiden dinilai terlalu gemuk. Menurut dia, kabinet yang dipimpin presiden terpilih Jokowi cukup diisi oleh 17 atau 20 departemen. "Ngapain banyak-banyak," ujarnya. (Baca: KabinetJokowi, Nama Sri Mulyani dan Jonan Mencuat)
Dillon juga mengusulkan rangkap jabatan. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian bisa menjabat pula sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Menteri Kesejahteraan, misalnya, bisa juga mengepalai Badan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM dapat pula sebagai Kepala Badan Pertahanan. "Kalau ada satu kekuatan eksekutif, pemerintahan bisa lebih kuat," ujarnya. (Baca: 3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung KabinetJokowi)
Dillon menyatakan gemuknya perangkat pemerintah akan berdampak pada anggaran negara. Padahal, selama ini, pekerjaan mereka lebih banyak berkutat di Jakarta. "Suruh pejabat itu ke daerah, ngapain banyak departemen," katanya.
Presiden terpilih Joko Widodo berencana merampungkan pembentukan kabinet 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Sebanyak 18 menteri akan berasal dari kalangan profesional dan 15 sisanya berasal dari profesional partai. Jatah untuk kalangan profesional partai berkurang satu kursi dari sebelumnya 16 kursi.
