Stasiun Tanah Abang terendam banjir akibat tingginya curah hujan di Jakarta, (19/1). Terendamnya Stasiun Tanah Abang mengakibatkan sejumlah jadwal rute Kereta Rel Listrik (KRL) terganggu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berharap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk subsidi kereta api tahun anggaran 2015 bisa turun pada Desember nanti. Pemerintah tak ingin mengulang kejadian tahun ini, di mana Kementerian tak bisa menggunakan dana subsidi kereta api triwulan pertama karena DIPA dari Kementerian Keuangan baru turun Maret 2014. (Baca: Ahok Ingin Bubarkan FPI)
"Kemarin itu menunggu DIPA lama. Persyaratan membikin penugasan subsidi (PSO) ke PT KAI kan harus ada DIPA dulu," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. (Baca: Mobil Ringsek, Hotman Bingung Tagih Ganti Rugi)
Herman menjelaskan DPR telah menyetujui pagu subsidi kereta api untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 1,5 triliun. Angka itu naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun.
Tapi Herman tak bisa memastikan, apakah subsidi bagi kereta ekonomi jarak jauh akan dihapus, dialihkan ke kereta lokal dan komuter Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi seperti rencana sebelumnya. Jika nantinya masih ada sisa subsidi, setelah alokasi kereta lokal dan komuter, otomatis tak ada penghapusan subsidi kereta ekonomi jarak jauh. Tapi hanya pengurangan. (Baca: Gerindra Menentang Pembubaran FPI)
"Mudah-mudahan Januari 2015 sudah bisa ditandatangani penugasan subsidi ke KAI. Dengan begitu subsidi bisa mulai Januari 2015," katanya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Hanggoro Budi Wiryawan menambahkan, DIPA harus turun pada Desember 2014 karena penugasan subsidi ke KAI sifatnya tahunan. Jika DIPA molor, penerapan subsidi juga akan terlambat seperti tahun ini. Tahun ini, Kementerian Perhubungan baru bisa mensubsidi penumpang kereta api per 1 April 2014. (Baca: WNI Korban Pembunuhan di Australia Transgender)
"Yang bisa kami lakukan adalah mempercepat proses. Targetnya, 2 Januari 2015 bisa tanda tangan penugasan subsidi," katanya.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
