Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Ketum PAN Hatta Rajasa menghadiri upacara pelepasan jenazah Ketum Partai Gerindra, Suhardi di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, 29 Agustus 2014. Almarhum meninggal karena sakit kanker paru-paru stadium 4 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pasar modal, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pasar membutuhkan kepastian untuk menjaga kurs rupiah dan indeks saham stabil. Sejumlah momen politik saat ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pasar. "Pasar ingin melihat kepastian," katanya ketika dihubungi pada Ahad, 5 Oktober 2014. (Baca: Penghapusan Pilkada Langsung Tekan Kurs Rupiah)
Menurut Purbaya, rencana koalisi pro-Prabowo untuk memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa menyebabkan rupiah dan saham anjlok. Jika MPR nanti dipegang oleh koalisi pro-Prabowo, ada kemungkinan kinerja atau sejumlah program pemerintah akan terganggu atau tak jalan. "Kalau kinerja pemerintah enggak jalan, ya, pasar ragu," tuturnya. (Baca: Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor)
Satu-satunya harapan dalam gonjang-ganjing poltik, ujar Purbaya, adalah pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi. Purbaya menilai, jika nanti menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi, terutama ekonomi, sesuai dengan keinginan pasar, kondisi rupiah dan saham bisa kembali normal atau membaik. Apalagi, Purbaya menilai, bila kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri bidang ekonomi nanti bisa sesuai. "Tapi nanti kalau dari politik (menteri-menteri ekonomi), malah makin melemah (kebalikannya)."
Untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan UU Pilkada, Purbaya melihat dampaknya bagi pasar akan kecil. Jika berhasil, yang menggagalkan di DPR pun adalah pemerintahan SBY, bukan Jokowi. Pasar tidak melihat subsansti UU Pilkada, tapi ingin melihat pemerintahan eksekutif ke depan dalam bertarung dengan eksekutif.
Menurut Purbaya, disahkannya UU Pilkada dan komposisi pimpinan DPR yang diisi dari Koalisi Merah Putih sebelumnya sudah melemahkan rupiah dan saham karena ada keraguan dari pasar. Pasar melihat loloskannya UU Pilkada dan pimpinan DPR berasal dari koalisi pro-Prabowo dapat dijadikan ukuran gangguan kestabilan pemerintahan ke depan dalam menjalankan program-programnya. "Bukan (substansi) UU Pilkada, tapi masalah kestabilan pemerintahan ke depan (bagi pasar)," ujarnya.
