TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengungkapkan banyak cara yang dilakukan oleh pejabat kementerian dan lembaga negara untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas. (Baca: Belanja Anggaran Negara Bakal Diperbaiki)
Namun, kata Hasan, tidak mudah untuk membuktikan ada atau tidaknya pemborosan atau kebocoran anggaran negara karena kegiatan pemerintah belum berorientasi hasil. "Jika tidak dilihat satu per satu, tidak ketahuan karena di DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) tidak tampak,” katanya kepada Tempo, Kamis, 18 September 2014.
Menurut Hasan, biaya perjalanan dinas biasanya disembunyikan dalam bentuk belanja barang. BPK juga menemukan banyak kebocoran anggaran dengan modus perjalanan fiktif. "Ada pengeluaran tapi tidak ada kegiatan," ujar Hasan. Cara lain yang kerap dilakukan adalah kegiatan ada tapi tagihan melebihi belanja sebenarnya. Modus lainnya adalah memperbanyak kegiatan yang motifnya memberi insentif.
Hasan mengatakan BPK mendukung ide pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menekan pemborosan anggaran perjalanan dinas. Bila hal itu dilakukan, akan banyak menghemat anggaran dan bisa dialokasikan pada belanja lain yang lebih produktif. Namun, untuk bisa melakukannya, perlu perubahan kultur birokrat dan pengawasan ketat dari penyelenggara negara. (Baca: SBY Instruksikan Penghematan Besar-besaran)
Sebelumnya Tim Transisi Jokowi-JK menemukan belanja perjalanan dalam negeri Rp 35,196 triliun dan belanja perjalanan luar negeri Rp 2,786 triliun dalam Rancangan APBN 2015. Selama periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat lonjakan anggaran perjalanan dinas yang signifikan. Pembengkakan anggaran tercatat sebesar 1.000 persen lebih. Pada periode 2009, anggaran perjalanan dinas tercatat sebesar Rp 2,9 triliun, naik menjadi Rp 35 triliun pada 2014 dan dianggarkan sebesar Rp 37 triliun pada 2015.
DINI PRAMITA | AMOS SIMANUNGKALIT | AISHA SHAIDRA | JAYADI SUPRIADIN | AYU PRIMA
