TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ari Dwipayana mengatakan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan berada dalam masa kritis. Menurut dia, BPK saat ini berpotensi menjadi jalan masuk bagi kepentingan politik yang tak mengupayakan perwujudan good governance.

"Apabila mekanisme voting tertutup masih akan dilaksanakan, maka akan menjadi jalan masuk bagi Koalisi Merah Putih untuk memperkuat posisi di dalam pemerintahan," ujar Ari kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014. (Baca: Siapa Calon Kuat Anggota BPK Periode Mendatang?)

Ia khawatir apabila BPK didominasi oleh Koalisi Merah Putih, maka lembaga ini terancam akan dimanfaatkan sebagai instrumen politik saja. "BPK akan kehilangan fungsi utama sebagai lembaga penjaga check and balance keuangan atau anggaran negara," ujar dia. Menurut dia, ke depan fungsi BPK hanya sebatas sebagai alat tawar-menawar dan menekan pemerintahan. "Ini tidak sehat," ujar dia.

Terkait dengan persayaratan, menurut dia, seharusnya anggota BPK mundur dari partai jika ingin mencalonkan diri. Bahkan, kata Ari, akan ideal jika calon anggota BPK sudah setahun mundur dari partai. Menurut Ari, cara ini akan efektif untuk mencegah kepentingan politik yang menunggangi calon yang berasal dari partai. (Baca: ICW Anggap Rekrutmen Anggota BPK Bermasalah)

Selain itu, Ari juga mengatakan indikator dan ukuran-ukuran sebagai kriteria calon harus dibuka ke publik. "BPK bukan soal representasi saja karena ada fungsi audit yang sangat vital bagi pelaksanaan good governance," ujar dia.

Ari menjelaskan masyarakat harus tahu mengenai siapa yang dipilih dan mengapa dia terpilih. "Dengan demikian rasa percaya masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara dapat terjaga," ujar dia.

DINI PRAMITA

Terpopuler:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2
Hasil Pertandingan Liga Primer Inggris