TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan lokasi bakal pelabuhan laut Cilamaya di Majalengka, Jawa Barat, tidak bisa dipindahkan sembarangan. “Sejauh ini, perencanaannya masih di Cilamaya karena pemerintah Indonesia telah menandantangi perjanjian dengan pemerintah Jepang, dan itu formal,” ujar Chairul setelah memimpin rapat koordinasi membahas percepatan infrastruktur Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu malam, 10 September 2014.
Kendati tidak merinci perjanjian yang dimaksud, Chairul menuturkan penandatanganan telah dilakukan sebelum dia menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Jika rencana pelabuhan dipindah, pemerintah harus berdiskusi lagi dengan Jepang. (Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Dipastikan Juni)
Chairul membenarkan adanya persoalan pipa saluran bahan bakar minyak di lokasi bakal pelabuhan Cilamaya saat ini. Solusinya, lokasi pelabuhannya harus digeser.
“Kalau memindahkan pipa itu, biayanya mahal, dan risikonya terputus minyaknya. Jadi, lokasinya saja dipindahkan. Pelabuhannya juga belum dibangun,” tuturnya.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan lokasi pelabuhan harus digeser 2-3 kilometer. Penyebabnya, tidak mungkin memaksakan diri membangun pelabuhan di lokasi yang telah direncanakan saat ini. “Kalau tidak digeser, tidak mungkin untuk dibangun,” kata dia seusai rapat.
