TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi tentang panduan dalam pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan milik negara. Menurut juru bicara presiden Andi Mallarangeng, Inpres Nomor 8 Tahun 2005 itu terdiri dari lima butir panduan dan berlaku efektif mulai hari ini. "Ini untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja BUMN," kata Andi dalam jumpa pers di kantor presiden, Selasa (3/5).Andi mengatakan, panduan itu berisi instruksi kepada Menteri Negara BUMN agar mengedepankan keahlian dan integritas calon direksi dan komisaris. Pengangkatan juga harus melewati proses uji tuntas dan kelayakan secara akuntabel dan transparan.Proses pencalonan dan uji tuntas oleh Kementerian BUMN harus dilaporkan kepada Tim Penilai Akhir dengan anggota Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Menteri teknis akan dilibatkan sesuai perusahaan yang terkait dengan bidang kerjanya.Andi melanjutkan, pelaksanaan inpres ini tetap memperhatikan proses hukum perseroan. Dalam proses ini, pengangkatan dan pencopotan direksi atau komisaris dilakukan lewat rapat umum pemegang saham. Inpres ini juga memperhatikan Bank Indonesia dalam proses uji tuntas untuk pengangkatan direksi perbankan.Meneg BUMN Sugiharto mengatakan, tambahan proses penilaian lewat Tim Penilai Akhir tetap sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Ditanya apakah hal ini untuk menangkal intervensi politik dalam pengangkatan direksi dan komisaris BUMN, ia mengatakan,"Ini adalah penyempurnaan proses." Budiriza