TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung tidak mau menerima kedatangan tim transisi yang mengatasnamakan pribadi tanpa mandat dari presiden terpilih Joko Widodo. "Karena saya tahu ada yang (datang) sendiri-sendiri," ujarnya seusai rapat koordinasi Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di gedung Kementerian Perikanan dan Kelautan III, Selasa, 2 September 2014.
Menurut dia, pemerintah telah membuka ruang bagi presiden terpilih untuk melakukan transisi pemerintahan. Ia berharap proses tersebut bisa mempertemukan tim transisi dalam keadaan utuh. "Kalau sendiri-sendiri, memang kami belum bisa layani. Sebab, tidak tahu siapa yang dapat mandat dari Jokowi-JK sebagai pemegang mandat rakyat." (Baca: Temui Boediono, Ini yang Akan Dibahas TimTransisi)
CT mengakui, di tengah proses transisi yang tengah dilakukan pemerintah, kedatangan tim transisi yang dibentuk Jokowi secara utuh sangat penting bagi pemerintah saat ini untuk menyampaikan infomasi yang diperlukan pemerintah mendatang. "Jadi, jangan sampai salah," ujarnya.
Meskipun telah menyeruak di media massa, CT menegaskan bahwa hingga kini belum pernah diajak untuk berkomunikasi dengan tim transisi. "Belum, belum ada sampai saat ini." (Baca: Bertemu TimTransisi, Pemerintah Tak Bahas BBM)
Sebelumnya, deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan tim transisi berencana melakukan pertemuan dengan CT hari ini. Pertemuan dilakukan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Selain CT, tim sudah mengagendakan jadwal pertemuan dengan sejumlah menteri lainnya.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk tiga menteri untuk melayani tim transisi dalam proses peralihan ini. Ketiganya memiliki tugas berbeda. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk persoalan ekonomi, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Djoko Santoso untuk hal yang bersangkutan dengan politik dan keamanan, dan Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk urusan Istana. (Lihat: 3 Menteri Ini Jembatani Pemerintahan SBY-Jokowi)
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
11 jam lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
7 hari lalu
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
