Kelangkaan BBM karena Pemerintah Dikunci DPR

Reporter

Editor

Akbar Tri Kurniawan

Senin, 1 September 2014 15:59 WIB

Antrean panjang pengendara bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Proklamasi, Depok, Jawa Barat, 26 Agustus 2014. Antrean itu disebabkan kelangkaan BBM Bersubsidi menyusul diberlakukannya pemangkasan kuota BBM Bersubsidi. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikunci Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 46 juta kiloliter saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) Perubahan 2014.

Atas dasar keputusan itu, pemerintah melalui Pertamina harus menjaga kuota tersebut. Akibatnya, kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah belakangan ini bermunculan. (Baca:Kenaikan Harga BBM Bakal Lambungkan Harga Pangan)

Menurut Chatib, kelangkaan sudah diprediksi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan kuota 48 juta kiloliter. "Saya minta fleksibilitas," kata Chatib, seperti dikutip dari laporan majalah Tempo 'Pontang-Panting Setelah Dikitir' yang terbit pada Senin, 1 September 2014. Usulan itu ditolak DPR. "Alasannya, kalau tak dikunci, nanti pemerintah enggak disiplin. Ya, saya pikir ada benarnya juga," ucap Chatib.

Atas dasar itu, Chatib melayangkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian ditembuskan ke Pertamina pada 27 Juni 2014. Isinya meminta penyaluran BBM bersubsidi tidak melebihi pagu dalam APBN Perubahan 2014. Apabila kuota tersebut melebihi pagu, Pertamina akan menanggung sendiri.

Pertamina menanggapi perintah itu dengan memangkas alokasi BBM bersubsidi, yaitu Premium dipotong lima persen dan solar 10-15 persen. Walhasil, dari semula satu SPBU mendapat 20 ribu liter, per 18 Agustus 2014 jatahnya dipotong 1.000 liter. Sejurus kemudian terjadilan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di daerah.

Situasi ini membuat Wakil Presiden Boediono menggelar rapat khusus soal maraknya antrean di SPBU pada Selasa, 26 Agustus 2014. Rapat dihadiri perwakilan Pertamina, Kementerian ESDM, dan Kapolri Jenderal Sutarman. Hasilnya, Pertamina diminta tak mengurangi pasokan ke SPBU.

Direktur Pertamina Suhartoko mengatakan bila tidak dibatasi, maka kuota 46 juta kiloliter akan habis sebelum 31 Desember 2014. Ia menghitung Premium akan ludes pada 19 Desember dan solar habis lebih cepat, yaitu pada November mendatang. (Lihat: Pertamina Normalisasi Pasokan BBM ke Jawa Timur).

IQBAL MUHTAROM, BERNADETTE, AYU PRIMA, ADDI