TEMPO.CO, Jakarta: Pemerintah dimungkinkan mengeluarkan sejumlah uang untuk menambal kelebihan subsidi akibat over kuota bahan bakar minyak subsidi 2014. Menurut anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Achsanul Qosasi, anggaran tersebut bisa diambilkan dari dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 2,66 triliun, dana penghematan anggaran senilai Rp 9 triliun, dan saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 20 triliun.

"Tidak ada masalah untuk dipakai oleh pemerintah, karena memang itu anggaran tahun berjalan," kata Achsanul saat dihubungi Tempo, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca: Demokrat Sebut Alasan SBY Tak Naikkan Harga BBM)

Menurut Achsanul, anggaran-anggaran tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Lantas, penggunaannya merupakan kewenangan pemerintah. "Intinya penggunanya adalah pemerintah, siapa pun. Nanti Oktober Pak Jokowi dilantik anggaran yang digunakan juga tetap APBN-Perubahan 2014," ujarnya.

Achsanul menjelaskan penggunaan anggaran ini sebenarnya tak secara langsung berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBM subsidi. Sebab, konteks penggunaannya saat ini hanya untuk menalangi konsumsi BBM subsidi yang bakal melebihi kuota yang disepakati. "Sederhananya, kuota tetap harus 46 juta KL tapi ada dana yang harus dibayarkan kepada Pertamina untuk menjamin BBM subsidi tetap bisa mengalir," ujarnya.

Lagipula, Achsanul menambahkan, over kuota yang mencapai 1,35 juta kiloliter itu tak mencapai 10 persen dari total kuota yang dipatok. "Jadi memang ada ruang kalau realisasi konsumsi BBM bertambah 10 persen saja dari kuota total. Tidak ada masalah," ucap dia. (Baca: Jokowi-JK Naikkan Harga BBM, Buruh Siap Unjuk Rasa)

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ikshan Modjo mengatakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono siap menggelontorkan tambahan dana untuk menutup potensi pembengkakan kuota BBM subsidi. "Pak SBY bilang bisa mengalokasikan dana untuk menambal kuota sehingga kebutuhan BBM subsidi terpenuhi," kata Ikhsan dalam diskusi bertajuk Bola Panas BBM, Sabtu, 30 Agustus 2014. Ikhsan mengatakan anggaran tersebut bisa ditutupi dari dana cadangan risiko fiskal dan penghematan anggaran. "Intinya uangnya ada, kita enggak butuh naikkan harga BBM."

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan berdasarkan perhitungan Pertamina, potensi over kuota BBM subsidi mencapai 1,35 juta kiloliter atau senilai Rp 8 triliun. "Kalau pembatasan dihentikan, sementara kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar habis sekitar Desember," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: Chairul Tanjung: RAPBN 2015 Tak Akan Bebani Jokowi)

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler:
Ajudan Nazar Akui Pernah Antarkan Uang buat Ibas
Ini Ulah Pertama Balotelli di Liverpool
Warga Kutai Diterkam Buaya
Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung
Lama Tak Bertemu, Machfud: Anas Terkencing-kencing