Menteri Perindustrian, MS. Hidayat. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mendukung rencana Tim Transisi presiden terpilih Joko Widodo untuk menggabungkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Menurut dia, penggabungan dua kementerian itu akan memakan waktu satu tahun.
Hidayat mengatakan dirinya sudah berdiskusi perihal masalah penggabungan kementerian dengan sejumlah direktur jenderal dan teman-temannya di kementerian. "Ketika nanti digabung, akan makan waktu satu tahun untuk penyesuaian," kata dia di gedung Kementerian Perindustrian, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca:September, Jokowi Baru Bicara Kabinet)
Menurut Hidayat, negara-negara maju memang umumnya menyatukan lembaga pemerintah yang mengurus sektor perdagangan dan perindustrian. "Ide penggabungan itu muncul, pasti sudah dengan menghitung betul bahwa akan bisa lebih efektif," kata dia.
Hidayat mengatakan dirinya sangat setuju penggabungan dua kementerian itu menjad Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. "Tapi yang paling penting kinerjanya meningkat," ujar dia. (Baca:Jokowi-JK Disarankan Hapus Kementerian Ini)
Sebelumnya, Tim Transisi Joko Widodo-JK menawarkan perampingan kementerian dari 34 menjadi 27 kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Kalla kelak. Wakil Ketua Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan perampingan tersebut bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 3,8 triliun. (Baca:PerampinganKabinet Bisa Pangkas Korupsi Birokrasi)
Dalam opsi perampingan tersebut, ada beberapa kementerian yang bakal dilebur, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Lalu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Dalam opsi ini, kata Andi, ada tiga kementerian yang mutlak ada, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
