TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan siap membuka kembali rencana pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang. Saat ini Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia telah menyediakan drafnya untuk dilakukan pembahasan.
"Tinggal kami siapkan kapan pembahasannya karena bahan-bahannya sudah ada," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Marwanto Harjowiryono, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.
Pembahasan mengenai kebijakan redenominasi lebih banyak dilakukan Bank Indonesia selaku bank sentral, sebab menyangkut penerbitan dan pengedaran mata uang. "Namun kita juga harus tahu perkembangannya," ujar Marwanto. (Baca:Desain Uang NKRI Redenominasi Beredar, Ini Kata BI )
Menurut Marwanto, masa transisi redenominasi membutuhkan waktu tidak sebentar, masyarakat mesti diberikan sosialisasi yang cukup sehingga perubahan tersebut segera diketahui. "Makanya akan dilakukan persiapan-persiapan dalam menghadapi masa transisi ini," kata dia. (Baca:Soal Redenominasi, DPR Tak Mau Terburu-buru)
Sebelumnya, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan wacana redenominasi rupiah sebaiknya tidak terburu-buru dibahas, meskipun rancangan undang-undang (RUU) tentang redenominasi telah masuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyatakan masa transisi penggunaan uang hasil redenominasi minimal dilakukan 6 tahun dan paling lambat 10 tahun. (Baca:BI : Redenominasi Rupiah Butuh Kestabilan Ekonomi)
Seperti diketahui, pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati redenominasi rupiah. Redenominasi adalah penyederhanaan tiga nol di belakang nilai mata uang rupiah. Misalnya, mata uang Rp 10.000, kelak hanya akan tertulis Rp 10. Meski tiga nol di belakang angka 10 dipangkas, nilai uang tidak berkurang. (Baca:Chatib: Waktu Redenominasi Belum Tepat )
