Chairul Tanjung Akui Target Pajak Sulit Tercapai

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 13:31 WIB

Chairul Tanjung. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku bahwa ia pesimistis target penerimaan negara dari sektor pajak sulit tercapai hingga akhir tahun ini. "Kelihatannya ada pelemahan penerimaan sehingga akan agak sulit mencapai target sesuai APBNP," ujar dia di kantornya, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: 2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)

Setelah laporan penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Chairul mengakui penerimaan negara dari pajak mengalami kendala. Untuk itu, ia meminta kedua lembaga tersebut segera melakukan berbagai upaya penyelamatan agar penurunan pajak segera teratasi. "Pertama saya minta secara intensifikasi, kedua ekstensifikasi," ujar Chairul. (Baca: Transisi Badan Penerimaan Negara Butuh Tiga Tahun)

Untuk tahap intensifikasi, Chairul berharap Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan lebih mengoptimalkan pendapatan pajak dari wajib pajak yang sudah ada selama ini sehingga income pajak menjadi lebih besar. "Langkah-langkah detailnya tentu diserahkan ke Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan," kata dia. (Baca: Dirjen Pajak Bahas Kebocoran dengan KPK)

Sementara pada tahap ekstensifikasi, kedua lembaga tadi bisa melakukan terobosan untuk mencari dan mendata wajib pajak baru sehingga penurunan pendapatan yang dicapai di semester pertama segera teratasi. "Saya sebagai Menko mendukung langkah ini," ujarnya.

Dalam mengejar kekurangan setoran itu, Chairul menuturkan, lembaganya mengingatkan agar semua petugas yang diterjunkan mengedepankan asas profesionalisme sehingga pendataan wajib pajak baru sesuai target pemerintah. "Jangan sampai target dijadikan tujuan. Karena kalau enggak, nanti orang yang sebenarnya tidak berkewajiban membayar pajak dipaksa membayar pajak. Akibatnya iklim usahanya menjadi tidak baik," ujarnya mengingatkan.

Meskipun diprediksi menurun, Chairul enggan menyebutkan berapa hasil akhir raihan pajak sesuai dengan rencana yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. "Detilnya kira-kira berapa (persen) saya masih coba, saya mungkin agak susah untuk bicara target," kata dia

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak hingga 8 Agustus sebesar Rp 548,07 triliun. Raihan ini naik sekitar 9,66 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 499,80 triliun. Namun, jika dibanding target yang diusung pemerintah dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 1.072,38 triliun, perolehan ini baru sekitar 51,11 persen dari target.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler




Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK

Berita terkait

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

4 hari lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

5 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

6 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

7 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

9 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

10 hari lalu

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

13 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

13 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

14 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

14 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya